Beranda News Bogor Raya

Kopma GPII Bogor Minta Bupati Evaluasi Kinerja ULP

LIPUTANBOGOR.COM – Pengurus Daerah Korps Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam Indonesia (Kopma GPII) Bogor menduga ada yang tidak beres dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena banyaknya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait proyek di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Kopma GPII Bogor, Debie Firdaus menyorot salah satu proyek yaitu Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) di Kecamatan Jonggol yang tendernya dimenangkan oleh CV. Alpe Putra.

Baca:  Pandemi Covid-19, Tenaga Medis Puskesmas Tetap Layani Warga

“Dalam laporan BPK dijelaskan bahwa dokumen dukungan peralatan yang diajukan oleh CV AP tidak sesuai dengan persyaratan dalam LDP,” ungkap Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun itu, Senin (7/9).

Pria yang akrab disapa Daus ini juga mengatakan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh CV AP tidak menggambarkan metode pelaksanaan pekerjaan utama sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

“Metode pelaksanaan pekerjaan CV AP tidak menggambarkan keseluruhan rencana pelaksanaan pekerjaan utama. Diantara pekerjaan utama yang tidak dijelaskan dalam metode pelaksanaan pekerjaan CV AP adalah pekerjaan lapangan utama GOR dan pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP),” jelas Daus.

Baca:  Bantuan Beras di Kota Bogor Tidak Layak, Mengancam Jiwa Masyarakat

Dalam penjelasannya di Laporan BPK, lanjutnya, Pokja 5 menjelaskan bahwa dengan kondisi kekurangan dalam dokumen penawaran tersebut seharusnya dapat menggugurkan penawaran CV AP sehingga penyedia bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender.

“Hal tersebut jelas membuat publik bertanya-tanya, kok bisa? ada apa?,” herannya.

Hal tersebut, tambah Daus, menjadi wajah buruk bagi ULP Kabupaten Bogor yang dinilai tidak profesional dan bobrok dalam hal kinerja.

“Bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini juga terjadi di pekerjaan-pekerjaan lain, kami menduga ada mafia yang bermain di dalam tubuh ULP Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Baca:  Mobil Dinas Dilarang Dipakai Mudik

Pihaknya meminta Bupati Bogor segera mengevaluasi kinerja ULP Kabupaten Bogor.

“Evaluasi total ULP Kabupaten Bogor, berangus mafia-mafia lelang yang bermain,” pungkasnya. (SAN)