Beranda News Bogor Raya

Aksi Gerakan Intelektual Cipayung Plus di Istana Bogor: Refleksi Demokrasi di Tengah Krisis

Aksi unjuk rasa dari Cipayung Plus didepan Istana Bogor dikawal ribuan personel gabungan pada Senin, 1 September 2025.

LIPUTANBOGOR.COM – Gerakan Intelektual Cipayung Plus Bogor menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan di tengah sorotan terhadap berbagai permasalahan bangsa yang dianggap semakin memprihatinkan.

Dalam orasinya, perwakilan gerakan menyampaikan bahwa bangsa ini tengah diguncang ironi yang menyakitkan. Di saat rakyat berjuang dengan kesulitan ekonomi dan harga kebutuhan pokok yang melambung, justru disuguhi dengan kabar gaji wakil rakyat DPR yang fantastis. Mereka menilai gaji tersebut tidak sebanding dengan perjuangan rakyat sehari-hari.

Baca:  Dukung Kemajuan Daerah, PLN UP3 Bogor Perkuat Sinergi dengan Bapenda Kota Bogor

“Apakah menjadi wakil rakyat berarti menghisap keringat rakyat dengan dalih legitimasi politik?,” ujar salah satu orator pada Senin (1/9).

Gerakan ini juga menyoroti pernyataan-pernyataan arogan dan kasar yang keluar dari kursi kekuasaan, yang dianggap menghina akal sehat dan membakar amarah rakyat. Mereka menilai demokrasi yang seharusnya menjadi jembatan, kini menjelma menjadi jurang pemisah antara rakyat dan wakilnya.

Aksi represif aparat kepolisian terhadap rakyat yang menyampaikan pendapat juga menjadi perhatian utama. Mereka menyinggung insiden tragis di mana seorang pengemudi ojek online meregang nyawa akibat tertabrak kendaraan taktis kepolisian.

Baca:  Resmi Bergabung di PAN, Dedie Rachim Mantapkan untuk Maju di Pilkada 2024 

“Betapa murahnya nyawa rakyat di mata negara. Betapa rapuhnya penghormatan terhadap kemanusiaan di negeri yang katanya menjunjung tinggi demokrasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Gerakan Intelektual Cipayung Plus Bogor menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut transparansi pembatalan tunjangan DPR serta memangkas anggaran DPR yang tidak penting bagi kesejahteraan rakyat.

2. Menuntut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera melakukan sidang etik dan memberhentikan anggota DPR yang menghina rakyat serta membuat kegaduhan.

Aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk lebih memperhatikan aspirasi dan penderitaan rakyat, serta mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya.(D2N)