LIPUTANBOGOR.COM – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa Universitas Pakuan (UNPAK) di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (28/8/2025), berlangsung tegang hingga menimbulkan kericuhan.
Massa sempat mencoba menerobos masuk dengan merobohkan pagar gedung, namun berhasil dicegah aparat kepolisian yang berjaga. Setelah terjadi dorong-dorongan, para mahasiswa akhirnya membubarkan diri.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Banu Lesamana Bagaskara, menegaskan lembaganya tidak menutup pintu dialog dengan mahasiswa. Menurutnya, DPRD selalu terbuka menerima aspirasi, hanya saja prosesnya harus dilakukan dengan cara yang tertib dan saling menghargai.
“Prinsip demokrasi adalah dialog. Kami sudah menawarkan sejumlah opsi pertemuan, tapi ditolak karena mahasiswa menginginkan seluruh tuntutannya langsung dipenuhi,” ujar Banu, Kamis (28/8).
Ia menambahkan, DPRD sebenarnya telah berupaya menemui mahasiswa dan memberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Namun, ada aturan pengamanan dari kepolisian yang harus dijalankan demi ketertiban.
“Kami minta ada prosedur pengamanan dipatuhi, tapi mahasiswa menolak. Itu yang membuat proses dialog terhambat,” jelasnya.
Sementara itu, Edi Kholki Zaelani, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, menyayangkan adanya perusakan fasilitas dalam aksi tersebut. Menurutnya, demonstrasi sebaiknya dijalankan secara damai tanpa merugikan pihak lain.
“Kalau pun itu bentuk luapan emosi, sebaiknya tidak terulang lagi. Demonstrasi harus menekankan diskusi, bukan tindakan anarkis,” ucap Edi.
Edi menuturkan, DPRD sudah menawarkan beberapa alternatif agar mahasiswa bisa masuk ke ruang rapat. Dimulai dengan 5 perwakilan, kemudian ditambah menjadi 10 hingga 15 orang. Bahkan, opsi semua peserta masuk pun diberikan, asalkan mengikuti mekanisme pengamanan. Namun seluruh tawaran itu tetap ditolak.
“Padahal pengamanan itu penting agar situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Mengenai tuntutan mahasiswa terkait penghapusan gaji dan tunjangan DPR, Edi menegaskan kewenangan tersebut berada di tangan DPR RI, bukan DPRD Kota Bogor.
“Tetap akan kami teruskan ke pimpinan DPRD agar bisa disampaikan ke tingkat lebih tinggi,” katanya.
Dari pihak mahasiswa, Dezzan Aditya Pratama menyebut ada empat isu utama yang mereka bawa. Pertama, penolakan pasal bermasalah dalam RUU KUHP. Kedua, kritik terhadap RUU Penyiaran. Ketiga, persoalan lingkungan di Rumpin yang disebut menelan korban jiwa.
“Baru kemarin ada anak kecil meninggal di Rumpin, tapi pemerintah belum juga bertindak,” ujar Dezzan.
Isu keempat, kata dia, terkait kenaikan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak masuk akal. Dari semua poin itu, mahasiswa menilai masalah tunjangan DPR RI merupakan prioritas utama.
“Rakyat makin kesulitan, sementara tunjangan DPR justru naik drastis. Itu yang paling kami soroti,” tegasnya.(D2N)
