LIPUTANBOGOR.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam AMPERA (Aliansi Mahasiswa Perjuangan) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini sebagai bentuk keprihatinan sekaligus protes atas buruknya kondisi infrastruktur jalan di Kota Bogor yang dinilai semakin membahayakan keselamatan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, AMPERA Bogor Raya menyoroti kerusakan infrastruktur jalan berupa lubang dengan berbagai ukuran, mulai dari skala kecil hingga besar, serta banjir lintasan yang terus berulang setiap musim hujan. Kondisi ini dinilai tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas bagi para pengguna jalan. Situasi tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur, serta lambannya respons perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, khususnya pada Bidang Pemeliharaan.
Selain persoalan kerusakan jalan, massa aksi juga menyoroti dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan pelaksanaan galian badan jalan yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti APJATEL, PLN, serta instansi atau perusahaan lainnya.
Dugaan praktik tersebut disinyalir berdampak langsung pada buruknya kualitas rekondisi badan jalan yang tidak sesuai dengan standar mutu, sehingga menyebabkan banyak ruas jalan mengalami kerusakan kembali bahkan longsor, yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
AMPERA Bogor Raya secara tegas mendesak Kepala Dinas PUPR Kota Bogor untuk segera mengambil langkah cepat, konkret, dan terukur guna meminimalisir risiko kecelakaan bagi masyarakat akibat kerusakan infrastruktur jalan.
Selain itu, AMPERA Bogor Raya juga menuntut agar Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PUPR Kota Bogor segera dicopot dari jabatannya karena dinilai memiliki kinerja yang buruk dan gagal menjalankan tugas serta tanggung jawab secara profesional.
AMPERA Bogor Raya mendesak Inspektorat, Polresta Bogor Kota, serta Kejaksaan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat terkait yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut.
Massa aksi juga menuntut Dinas PUPR Kota Bogor untuk membuka secara transparan anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan, serta melakukan audit terbuka terhadap sistem perizinan galian badan jalan yang hingga saat ini dilakukan di hampir seluruh ruas jalan Kota Bogor.
Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan komitmen AMPERA Bogor Raya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.(D2N)
