LIPUTANBOGOR.COM – Aliansi Masyarakat untuk Transparansi Anggaran (AMTA) menyoroti adanya dugaan kuat kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berasal dari Tempat Hiburan Malam (THM), hotel, dan restoran di Kota Bogor.
Ketua AMTA, Heriyandi, menyatakan bahwa praktik kebocoran ini diduga telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintahan, aparat penegak hukum (APH), hingga organisasi dan paguyuban tertentu.
“Kami menduga kuat adanya kebocoran PAD serta dana CSR yang tidak masuk ke kas daerah sebagaimana mestinya. Aliran dana ini justru mengalir ke ‘gedung putih’ alias Balaikota, organisasi-organisasi tertentu, APH, hingga paguyuban yang kerap tampil sebagai pengelola ketertiban hiburan malam,” ujar Heriyandi dalam keterangan resminya, Senin (19/5).
Menurutnya, AMTA telah menemukan sejumlah kejanggalan berdasarkan hasil investigasi lapangan dan pengumpulan data selama beberapa bulan terakhir.
Ia menilai pengelolaan retribusi serta kontribusi CSR dari pelaku usaha di sektor hiburan dan perhotelan masih minim akuntabilitas.
“PAD dari sektor ini seharusnya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi Kota Bogor. Apalagi sektor pariwisata dan kuliner di sini berkembang pesat. Namun, indikasi kuat menunjukkan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak tercatat dalam sistem resmi pemerintah daerah,” tambah Heriyandi.
AMTA pun mendesak Wali Kota Bogor beserta jajaran DPRD Kota Bogor untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk membentuk tim audit independen serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
“Kami juga mendorong KPK dan BPKP turun langsung melakukan audit menyeluruh. Jangan sampai PAD dan dana CSR justru menjadi bancakan elite tertentu, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terbengkalai,” tegasnya.
Lebih lanjut, AMTA menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh data dan fakta yang dimiliki kepada aparat penegak hukum. Mereka juga siap menggandeng lembaga antikorupsi nasional bila tidak ada langkah konkret dari pihak berwenang.
Tim Investigasi AMTA menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, mereka akan menyerahkan laporan resmi beserta dokumentasi pendukung kepada lembaga pengawasan dan publik.
Selain AMTA, sejumlah elemen masyarakat lainnya turut bergabung dalam menyoroti persoalan ini, termasuk Garda Pergerakan Islam (GPI).
Rencananya, pada Rabu malam, mereka akan menggelar pertemuan untuk membahas aksi besar-besaran yang akan dilaksanakan di Kota Bogor dalam waktu dekat.(D2N)
