KOTA BOGOR — Penggunaan anggaran sebesar Rp47.878.086.528 untuk program layanan BisKita Trans Pakuan Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Brigade GPII Bogor.
Anggaran tersebut tercantum dalam paket Peningkatan Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan TA 2026 pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, dengan PT KODJARI TATA ANGKUTAN sebagai penyedia.
Brigade GPII Bogor mempertanyakan sejauh mana penggunaan anggaran hampir Rp48 miliar tersebut telah dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
Komandan Brigade GPII Bogor, Ardi Yansah, menilai besarnya anggaran harus disertai keterbukaan mengenai penggunaan dan hasil program. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui nilai anggaran, tetapi juga berhak mengetahui secara rinci untuk apa anggaran tersebut digunakan dan apa yang dihasilkan.
“Yang kami pertanyakan adalah transparansi penggunaan anggarannya. Hampir Rp48 miliar itu uang publik. Harus jelas digunakan untuk apa, berapa yang sudah direalisasikan, berapa yang sudah dibayarkan, berapa layanan yang dihasilkan, dan berapa masyarakat yang benar-benar terlayani,” ujar Ardi.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka dasar perhitungan anggaran secara terukur, termasuk komponen biaya, target layanan, volume layanan, realisasi perjalanan, jumlah armada, kilometer layanan, hingga jumlah penumpang yang dilayani.
Sebab, menurut Ardi, besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah program. Yang perlu dibuktikan adalah apakah anggaran tersebut menghasilkan layanan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
“Jangan berhenti pada pertanyaan berapa anggarannya. Pertanyaan berikutnya adalah apa hasilnya. Dengan anggaran Rp47,8 miliar, berapa masyarakat yang dilayani? Berapa perjalanan yang terealisasi? Berapa kilometer layanan yang diberikan? Berapa tingkat keterisian bus? Dan apakah target yang ditetapkan benar-benar tercapai?” tegasnya.
Brigade GPII Bogor juga mempertanyakan transparansi realisasi anggaran. Menurut Ardi, perlu ada kejelasan mengenai berapa bagian dari total anggaran tersebut yang telah direalisasikan dan berapa pembayaran yang telah dilakukan kepada PT KODJARI TATA ANGKUTAN.
“Kalau anggaran Rp47,8 miliar, publik harus bisa mengetahui realisasinya. Berapa yang sudah dibayarkan dan dasar pembayarannya apa. Kemudian harus bisa dibandingkan dengan layanan yang benar-benar diberikan,” katanya.
Ardi menilai perbandingan antara anggaran dan jumlah masyarakat yang terlayani juga penting untuk melihat efektivitas program. Namun, ia menegaskan bahwa jumlah penumpang bukan satu-satunya ukuran.
“Jumlah penumpang memang penting, tetapi bukan satu-satunya indikator. Harus dilihat juga frekuensi layanan, jumlah perjalanan, kilometer yang ditempuh, keterisian armada, jangkauan layanan, kualitas pelayanan, serta pencapaian target program,” ujarnya.
Dengan demikian, Brigade GPII Bogor meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan bahwa BisKita Trans Pakuan berjalan dan digunakan masyarakat, tetapi juga menunjukkan secara terbuka apakah biaya yang dikeluarkan telah menghasilkan output dan manfaat yang sesuai.
“Kalau dikatakan efektif, ukurannya apa? Kalau dikatakan efisien, perhitungannya bagaimana? Jangan sampai hanya karena bus berjalan kemudian program langsung dianggap efektif. Harus ada data yang menunjukkan hubungan antara uang yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh,” kata Ardi.
Pertanyaan lainnya adalah apakah besaran anggaran tersebut sudah sebanding dengan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan. Data jumlah penumpang perlu dibaca bersama dengan realisasi anggaran, volume perjalanan, jarak tempuh layanan, jumlah armada, serta indikator kinerja lainnya.
Menurut Ardi, keterbukaan data tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui gambaran utuh mengenai kinerja program.
“Misalnya jumlah penumpangnya sekian, lalu anggaran yang sudah direalisasikan sekian. Dari situ bisa dilihat berapa biaya layanan yang dikeluarkan dan bagaimana hasilnya. Bukan untuk menyederhanakan ukuran keberhasilan hanya dari jumlah penumpang, tetapi supaya ada ukuran yang jelas,” ujarnya.
Brigade GPII Bogor juga meminta pelaksanaan program pembelian layanan angkutan umum pada tahun-tahun sebelumnya ikut dievaluasi. Evaluasi lintas tahun dinilai penting untuk melihat perkembangan anggaran, jumlah pengguna, realisasi pembayaran, volume layanan, serta capaian program dari waktu ke waktu.
“Bandingkan anggaran tahun sebelumnya dengan jumlah penumpang dan capaian layanannya. Dari situ bisa dilihat apakah peningkatan anggaran memang diikuti peningkatan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran terus berjalan, tetapi evaluasi efektivitas dan efisiensinya tidak dibuka kepada publik,” ujar Ardi.
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
“Ini bukan uang pribadi pemerintah. Ini APBD. Karena itu masyarakat punya hak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan apa hasilnya,” tegasnya.
Brigade GPII Bogor mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran BisKita Trans Pakuan, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari aspek efektivitas, efisiensi, realisasi anggaran, pencapaian target, serta manfaat program.
Ardi mengatakan evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan program dengan anggaran hampir Rp48 miliar benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat Kota Bogor.
“Kalau memang program ini efektif dan efisien, tunjukkan datanya. Kalau masyarakat yang dilayani banyak, buka angkanya. Kalau anggarannya sudah digunakan secara tepat, jelaskan realisasinya. Rp47,8 miliar harus bisa dijawab dengan hasil yang terukur, bukan hanya laporan bahwa program berjalan,” pungkas Ardi Yansah.
