LIPUTANBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diminta untuk dapat mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM Bersubsidi dengan melibatkan beberapa dinas. Hal ini diutarakan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Ar Rasyid. Terlenih disaat sedang pembahasan KUA PPAS 2023 dan setelahnya kemungkinan akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD Perubahan 2022.
“Anggaran di dinas-dinas tertentu harus di dorong untuk menciptakan kemandirian pangan masyarakat,”kata Lukmanudin Ar Rasyid kepada wartawan, Selasa (6/9)
Anggota legislatif asal Fraksi PKB itu menegaskan, dinas yang perlu di perkuat dalam rangka mendorong kemandirian pangan masyarakat adalah Dinas Ketahanan pangan. Dan salah satunya dioptimalkannya fungsi dan memaksimalkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
Dan untuk Dinas Peternakan dan perikanan bisa memaksimalkan produksi Balai Benih Ikan (BBI) untuk membantu masyarakat memelihara ikan dengan metode sederhana seperti lele bioplok dan lainnya.
“Sementara itu UPT Pembibitan ternak harus didorong dengan mengoptimalisasi bantuan Day Old Chick (DOC) atau bantuan ayam yang berumur satu hari, kepada masyarakat secara langsung baik melalui kelompok ternak RW, RT atau lembaga yayasan pendidikan seperti pondok pesantren dan boarding school,” katanya.
Sementara untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan mendorong masyarakat untuk dapat menanam sayuran di pekarangan rumah melalui Kelompok Wanita Tani (KWT).
“Dengan begtitu saya yakin dampak kenaikan BBM akan teratasi dan juga Kondisi kenaikan BBM jangan sampai berdampak pada krisis pangan di masyarakat,”katanya. (*)
