Beranda News Bogor Raya

Biaya Sewa Mahal, PKL Alun-alun Jonggol Mengeluh

LIPUTANBOGOR.COM- Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Jonggol mengeluh dan mengaku keberatan dengan biaya sewa sebesar 600 ribu perbulan.

Salah satu PKL yang enggan disebut namanya mengatakan keberatan membayar sewa sebesar 600 ribu sedangkan omset perhari tidak selalu tinggi.

“Saya disini jualan setiap bulannya membayar 600 ribu ke BUMDes Jonggol, belum lagi saya harus bayar biaya pendaftaran 400 ribu, sementara hasil penjualan setiap harinya saja tak menentu, kadang naik kadang juga turun,” Ujarnya kepada Liputan Bogor saat diwawancarai, Kamis (22/10).

Ia juga menambahkan, bahwa lebih enak dulu sebelum alun-alun dirombak.

“Dulu lebih enak karena kami hanya membayar uang kebersihan saja sebanyak 5000 setiap harinya, dengan begitu saya dapat menyisihkan uang untuk ditabung dari hasil penjualan saya, lagian Alun-alun ini kan lahan pemda kenapa dikelola pemdes” lanjutnya.

Baca:  Komunitas BERKAH ajak Kaula Muda Sedekah Bareng

Kepala Desa Jonggol, Yopi Muhammad Safrie menjelaskan bahwa BUMDes Jonggol memanfaatkan alun-alun sebagai peluang untuk membuka lapangan kerja untuk warga setempat.

“Memang benar BUMDes menagih uang sewa kepada PKL setiap bulannya sebanyak 600 ribu, tapi ini adalah salah satu bentuk penggalian potensi diwilayah Jonggol, agar yang nganggur menjadi tertolong karena mereka yang nganggur juga bisa jaga parkir di sekitar alun-alun Jonggol, belum lagi Karang Tarunanya bisa bekerja sama untuk mensuplay GAS elpiji dan air galon kepada para PKL sekitar alun-alun,” jelasnya.

Baca:  Sekda Kota Bogor Berharap Jalur R3 Bisa Dibuka Sebelum Ramadhan

Ia pun menegaskan bahwa pemdes Jonggol bertanggung jawab atas penataan PKL alun-alun agar lebih rapih.

“Bisa kita cek dulu sebelum BUMDes yang mengelola alun-alun itu hanya menimbulkan kesemrawutan para PKL berjualan dimana-mana, tapi setelah dikelola oleh BUMDes semua tertata dengan rapih dari mulai biaya uang sewa dan waktu berjualan, dan kami pun sudah mendapatkan ijin untuk pembuatan auning disekeliling Alun-alun dari DPKPP,” kata kedes Jonggol yang akrab dengan sapaan Yopi.

Ia pun melanjutkan, jam berjualan PKL di Alun-alun kami batasi, agar tak mengganghu pengguna jalan dan tak membunuh perekonomian PKL yg berjualan.

Baca:  15 Kabupaten/kota di Jawa Barat Terapkan New Normal, Kota Bogor Masih PSBB

“Kami membolehkan PKL berdagang Mulai pukul 16.00 wib sampai malam, karena yang dipakai bejualan oleh PKL adalah trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, tapi biasanya pejalan kaki itu ramenya pagi sampe siang, sedangkan sore hari itu jam pulang para pekerja yang hendak mencari makan dan cemilan di Alun-alun, dan ini upaya kami kami membantu PKL untuk tetap bisa mencari rupiah untuk menafkahi keluarga,” tandasnya. (fir)