Beranda News Bogor Raya

Bima Arya: Tersangka Kasus Korupsi di KPU Bukan ASN Kota Bogor

LIPUTANBOGOR.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun lalu dicederai adanya kasus penyimpangan dana pengadaan barang dan jasa yang dilakukan KPU Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor sudah menetapkan satu tersangka yakni HA pada Selasa (18/6) kemarin.

Tersangka HA diketahui menjabat sebagai bendahara di KPU Kota Bogor dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN). HA terbukti melakukan dugaan korupsi atas perkara penyimpangan dana pengadaan barang dan jasa untuk Pilkada 2018 dari dana hibah tahun 2017. HA menggunakan dana tersebut untuk melakukan kegiatan fiktif atau melanggar kegiatan diluar RKB yang ditetapkan KPU.

Baca:  GP Ansor Nilai Seruan FMB Menyesatkan

Wali Kota Bogor Bima Arya pun menanggapi kasus tersebut, terlebih dengan status HA sebagai ASN. Menurutnya, HA bukan ASN dari Kota Bogor melainkan ASN dari kementerian. Namun, orang nomor satu di pemerintahan Kota Bogor itu tak menjelaskan ASN dari kementerian mana.

“Ya itu kan ASN bukan dari Kota Bogor, itu dari kementerian. Ya kita hormati proses hukum dan kalau ada kebutuhan dari KPU kita akan koordinasikan,” ungkap Bima saat dikonfimasi wartawan disela peresmian rumah sakit di Kota Bogor, Rabu (19/6/2019).

Baca:  FRR Desak Kejari Usut Tuntas Kasus Korupsi di KPU Kota Bogor

Bima melanjutkan, setelah mendalami kasus yang menjerat HA itu memang ada hal-hal yang melanggar aturan. Untuk itu, proses hukum yang kini sedang berjalan harus dihormati.

“Inspektorat harus lebih bergigi lagi kedepan untuk memastikam tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum di internal. Kemarin itu bisa di bilang kebutuhan yang mendesak, tetapi ada peraturan-peraturan yang tidak diperhatikan itu aja,” pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam kasus penyimpangan dana pengadaan barang dan jasa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 470.830.000.

Tersangka HA kini tengah dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Paledang Kota Bogor. Atas perbuatannya, HA terjerat Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 tentang Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. (Heri)