LIPUTANBOGOR.COM – Aspal dingin di depan Gedung Rektorat Institut Pertanian Bogor (IPB) mendadak menjadi saksi bisu kemarahan intelektual muda. Dengan aksi tiarap, tabur bunga, hingga nyala lilin yang temaram, ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa simbolik mengecam tewasnya seorang siswa SMP di Maluku yang diduga kuat dianiaya oknum Brimob.
Aksi ini bukan sekadar seremoni duka, melainkan alarm keras terhadap praktik bad governance dan represivitas aparat yang dinilai kian mengancam nyawa warga sipil.
Pantauan di lokasi menunjukkan massa aksi melakukan longmarch menuju Gedung Andi Hakim Nasoetion (AHN). Sambil membawa atribut tuntutan, suasana haru menyelimuti saat mahasiswa menyalakan lilin satu per satu.
Cahaya kecil itu melambangkan redupnya keadilan di tanah air pasca-tewasnya AT (14), siswa SMP di Maluku yang diduga dianiaya oleh oknum Brimob berinisial Bripda MS.
Fadlan, salah satu orator massa, berdiri di tengah kerumunan dengan suara lantang yang bergetar. Ia menyebut tragedi ini sebagai bukti nyata kegagalan reformasi di tubuh kepolisian.
”Kami tegas menolak dan mengecam keras kejadian ini! Polisi seharusnya menjadi full servant—melayani masyarakat dan tunduk pada Undang-Undang, bukan terjebak dalam sistem komando yang hanya melayani kepentingan kelompok dan oligarki,” teriak Fadlan di hadapan massa, Jumat (27/2/2026).
Tidak hanya menuntut keadilan bagi korban di Maluku, mahasiswa juga menyoroti budaya organisasi di institusi Polri yang dianggap semakin menjauh dari rakyat.
Fadlan menyentil fenomena arogansi yang menurutnya telah tumbuh secara kolektif, menciptakan sekat superioritas antara aparat dan warga sipil.
”Ada arogansi yang tumbuh kolektif di institusi tersebut. Bayangkan, seorang anggota Polri saja bisa mati di tangan seniornya sendiri, apalagi kita rakyat biasa,” ungkap Fadlan dengan nada getir, merujuk pada kerentanan warga sipil di hadapan senjata dan seragam.
Aksi yang berlangsung hingga menjelang malam tersebut ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap resmi. Mahasiswa IPB menuntut birokrasi kampus untuk ikut bersuara dan mendesak pemerintah serta Polri melakukan penuntasan kasus kekerasan aparat secara transparan.
Mereka menegaskan bahwa selama kekerasan aparat masih dianggap “hal biasa”, maka selama itu pula mahasiswa akan terus memenuhi jalanan sebagai benteng terakhir pembela rakyat.(Heri)
