LIPUTANBOGOR.COM – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda (KMP) mendesak aparat penegak hukum periksa jajaran ULP Kabupaten Bogor terkait dugaan adanya kongkaikong dalam pelaksanaan tender.
Ketua KMP, Farizan mengatakan hal tersebut terkuak dengan adanya temuan BPK RI atas LHP LKPD Kabupaten Bogor TA 2022.
“Dalam laporan tersebut terdapat pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran enam paket pekerjaan belanja modal JIJ ditemukan indikasi dugaan pengaturan bersama antar peserta tender,” ujar Riza sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2024).
Diketahui, lanjutnya, dua paket JIJ tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat indikasi rincian HPS diketahui oleh peserta tender.
“Selain itu dari uji petik terdapat 6 paket pekerjaan JIJ yang terindikasi adanya pengaturan bersama antar peserta tender,” katanya.
Oleh karena itu, tambah Riza, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut hal tersebut.
“Usut permasalahan tersebut segera dan tangkap oknum oknum yang bermain mata dalam pelaksanaan tender,” pungkasnya.(*)
