BOGOR – Bertempat di Kantor Yayasan Visi Nusantara Maju, Cibinong, Bogor, telah digelar diskusi santai sambil menunggu buka puasa bersama, Kamis (06/03/2023).
Ada yang menarik dalam momentum tersebut dengan menghadirkan tokoh-tokoh politik yang sangat berpengaruh di Kabupaten Bogor. Baik itu pengaruh dalam perspektif kekuatan partai politik, maupun dalam perspektif basis pengaruh dalam masyarakat.
Tokoh politik yang hadir pada kesempatan tersebut adalah Rudy Susmanto (Ketua DPRD Kabupaten Bogor), Bayu Syahjohan (Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor), dan Ade Ruhandi (Jaro Ade / Tokoh Golkar) Kabupaten Bogor. Diskusi santai tersebut juga melibatkan jaringan Yayasan Visi Nusantara Maju yang ada di Kabupaten Bogor.
Dalam pengantarnya, Yusfitriadi selaku tuan Rumah diskusi tersebut sekaligus Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju menyampaikan, bahwa diskusi santai ini tidak hanya diadakan dalam rangka menyambut kontestasi politik baik pada momentum pemilu maupun momentum pilkada yang akan digelar tahun depan. Namun, diskusi santai tersebut sebagai upaya menggali gagasan untuk menata kembali pemerintah Kabupaten Bogor yang ada saat ini seakan kehilangan Nahkoda.
“Ada beberapa isu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bogor. Pertama, tata kelola pemerintahan. Kedua, tata kelola lingkungan. Ketiga, tata kelola pemerintahan dan masyarakat desa. Keempat, pemetaan aset negara. Kelima, tata kelola relasi corporate,” tutur Yusfitriadi.
Seperti, kata Yusfitriadi, dalam konteks tata kelola pemerintahan dua Bupati Bogor terkena kasus tindak pidana korupsi kondisi ini tentu saja menjadikan pemerintah Kabupaten Bogor diterpa berbagai masalah sampai hari ini. Salah satu indikasinya Plt Bupati hari ini tidak tampil prima dalam mengatasi permasalahan yang ada di internal pemerintahan tersebut. Salah satu bukti konkritnya masih banyak ratusan jabatan kosong sampai hari ini belum terisi. Tentu saja kondisi ini membuat pincang jalannya roda pemerintahan dan masih banyak permasalahan lainnya.
“Hal ini semakin diperparah ketika dihadapkan pada tahun politik. Sehingga ketika leadership tidak hadir di pemerintahan Kabupaten Bogor, maka arah Kabupaten Bogor saat ini pun tidak menemukan bentuknya. Oleh karena itu, diskursus tentang gagasan untuk menata kembali pemerintah Kabupaten Bogor yang kuat dan berwibawa harus terus dikembangkan,” tandasnya.
Sedangkan Ade Ruhandi yang dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik di Kabupaten Bogor menyampaikan, bagaimana rumitnya menata pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten terpadat penduduknya di Indonesia dengan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Tentu saja, dalam menatanya pun harus memiliki sebuah gagasan yang komprehensif. Sehingga sudah hampir bisa dipastikan kompleksitas permasalahannya pun tidak bisa dihindari, maka perlu adanya kerja sama yang produktif antara pemerintahan baik itu eksekutif, legislatif, terlebih dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor harus menghadirkan kepemimpinan yang mempunyai visi integratif dalam menata pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menuturkan, betapa beratnya tantangan dalam memimpin kelembagaan legislatif di Kabupaten Bogor. Namun demikian dia juga menyampaikan ketegasannya bahwa dirinya akan terus berusaha membangun dan mengembangkan Kabupaten Bogor sesuai dengan kapasitasnya.
“Ketika saya mengawali memimpin lembaga legislatif di Kabupaten Bogor, sudah terasa berat dan kompleksnya akan permasalahan di Kabupaten Bogor baik permasalahan membangun kohesivitas kolektif di dalam internal kelembagaan legislatif maupun relasi terhadap lembaga eksekutif. Tentu saja, ketika kohesivitas kolektif dan relasi tidak terbangun dengan baik, maka pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka saya harus berani mengurai akar masalahnya,” ujarnya.
Terlebih, kata Rudy, pasca Kabupaten Bogor diterpa bencana berkali-kali yang mengakibatkan secara definitif tidak mempunyai kepala daerah (Bupati) karena tersangkut masalah hukum. Kondisi ini semakin menambah permasalahan yang cukup serius dalam konteks penataan pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Namun, dalam kondisi apapun saya harus berupaya keras menciptakan pemerintahan yang kuat demi masyarakat Kabupaten Bogor. Oleh karena itu hanya dengan dukungan seluruh stakeholder masyarakat pemerintahan bisa berjalan dengan kuat sesuai harapan masyarakat. Bagi saya terlalu jauh ketika harus berbicara kontestasi pada pilkada 2024, karena permasalahan yang dihadapi tahun 2023 sampai tahun 2024 sangat membutuhkan konsentrasi yang ekstra,” ujar Rudy.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Bayu Syahjohan yang datang terlambat karena perjalanan dari Jakarta menyampaikan dengan singkat di depan peserta diskusi bahwa harus ada sebuah media di mana duduk bersama antara pimpinan legislatif, pimpinan eksekutif dan forkopimda Kabupaten Bogor dalam membicarakan secara serius permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Setelah terpetakan berbagai masalah di Kabupaten Bogor secara bersama-sama mengambil solusi atas permasalahan tersebut.
“Selama kondisi eksekutif, legislatif dan elemen masyarakat lain tidak duduk satu meja secara intensif maka rasanya permasalahan di Kabupaten Bogor akan mewarnai perjalanan pemerintahan Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
