Beranda News Nasional

Forum Perempuan Unida Tolak RUU P-KS

Bogor – Forum Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Djuanda (Unida) Bogor menggelar kajian strategi dengan tema “RUU P-KS : Perempuan dan Ancaman Feminisme” di Lobby Gedung Unida, Kamis (31/1).

Dalam rangka mengkaji isu dari RUU penghapusan kekerasan seksual dalam perspektif hukum, Forum Perempuan BEM Unida menghadirkan Ajeng Famela sebagai pembicara.

Ajeng Famela dalam pemaparannya mengatakan bahwa apakah RUU P-KS ini perlu kita tolak atau kita setujui. Pasal 1 ayat 1 membahas mengenai kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu dalam keadaan bebas. Dalam pasal 11 dibahas mengenai pemaksaan pelacuran dan yang terakhir yakni pembebasan yang berkaitan dengan pasal 11 mengenai pengertian pemaksaan pelacuran.

Baca:  Kominfo Dorong Milenial Kembangkan UMKM dengan Teknologi Digital

“Permasalahan dalam pasal 1 yakni pada kalimat persetujuan dalam keadaan bebas: Jika kita kaji, maka apabila setiap orang melakukan persetujuan terhadap segala bentuk kekerasan seksual, maka terbebas dari jerat hukum terhadap orang tersebut berdasarkan RUU P-KS. Begitupun dalam pasal 11 yang membahas pemaksaan pelacuran, dijelaskan bahwa jika perempuan tersebut setuju untuk dijual, maka seorang mucikari akan terbebas dari jerat hukum,” papar Ajeng.

Point selanjutnya, lanjut Ajeng, mengenai latar belakang, dalam hal ini diyatakan bahwa asas non diskriminasi sudah gugur, sebab dalam latar belakang tersebut lebih mengutamakan perempuan, artinya jika ada kekerasan terhadap laki-laki, korban tersebut cenderung diabaikan. Selanjutnya pasal ini belumlah holistik karena tidak memuat upaya pencegahan (preventif) terhaap kekerasan seksual.

Baca:  771 Hoaks Berhasil Diidentifikasi Kemkominfo Sejak Agustus 2018 Hingga Februari 2019

“Pemilihan diksi “kejahatan” diamini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan diksi “kekerasan”. Dengan demikian, kajian ini dikerucutkan pada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya RUU P-KS ini dianggap tidak terlalu urgent untuk disahkan menjadi sebuah produk Perundang-Undangan sebab banyak hal dalam RUU P-KS ini telah diatur dalam Undang-Undang lain contohnya seperti, UU KDRT, dan kejahatan seksual lainnya yang telah terakomodir dalam bab kejahatan asusila KUHP,” tambahnya.

Dalam kajian tersebut menghasilkan sikap dari Forum Perempuan BEM Unida yang meyakini bahwa penolakan RUU P-KS ini adalah sebuah keharusan, sebab penegakan hukum atas kejahatan seksual baik terhadap laki-laki maupun perempuan tetap dapat dilakukan dengan memberdayakan semua Perundang-Undangan yang telah ada. Salah satu caranya yaitu dengan merevisi pasal 284, 285, 292 KUHP sesuai dengan narasi yang telah di Yudisial Review oleh AILA agar masuk dalam Rancangan KUHP yang masih bergulir di DPR RI.

Baca:  Pasien Sembuh COVID-19 Bertambah 211 Jadi 1.876, DKI Jakarta Paling Banyak

Forum Perempuan BEM Unida menyatakan akan mengawal penolakan RUU P-KS dan akan menyuarakan aspirasi apabila RUU P-KS tetap disahkan. (MIA)