LIPUTANBOGOR.COM – Gerakan Solidaritas untuk Rakyat (Gestur) mengungkapkan keprihatinannya terkait dugaan praktik gratifikasi yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor dalam Pilkada 2024.
Saat ini, kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Bogor melalui Sat Reskrim, dengan telah dilakukannya pemanggilan terhadap sejumlah petugas pemilihan suara (PPS) untuk dimintai keterangan.
Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum Gestur, Alexandra, mendesak agar aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus ini dapat bertindak dengan profesional dan transparan.
“Kami berharap agar pihak kepolisian dan semua aparat yang terlibat dalam penyelidikan ini menjalankan tugasnya dengan integritas, mengungkap fakta-fakta yang ada, dan tidak ada pihak manapun yang dilindungi jika terbukti terlibat dalam praktik yang merugikan rakyat ini,” ungkap Alexandra pada Senin (27/1).
Senada dengan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Gestur, Anton Wijaya, juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Anton, dugaan gratifikasi ini tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
“Kasus ini harus diselesaikan secara tuntas agar tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang merusak integritas penyelenggaraan Pilkada,” tegas Anton.
Gestur juga mengingatkan bahwa dugaan gratifikasi tersebut bisa berdampak buruk bagi kredibilitas KPU Kota Bogor, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil.
Oleh karena itu, mereka meminta masyarakat untuk tetap mengawasi jalannya penyelidikan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
Polresta Bogor sendiri hingga kini masih melanjutkan penyelidikan dan melakukan pendalaman terhadap keterlibatan sejumlah pihak, termasuk PPS yang kini tengah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan transparansi penuh, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung.
KPU Kota Bogor belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini, namun berbagai pihak berharap agar lembaga tersebut dapat memberikan klarifikasi serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran.
Gestur, sebagai organisasi yang konsisten dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan politik di Indonesia, berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendampingi kasus ini hingga selesai.(D2N)
