LIPUTANBOGOR.COM – Menyikapi data mengejutkan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor mengenai 599 anak yang putus sekolah pada tahun 2024, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Bogor menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya sistem perlindungan dan intervensi dini dalam sektor pendidikan.
Wakil Ketua GPII Kota Bogor, Denil Setiawan, menyatakan bahwa angka tersebut adalah cerminan nyata dari ketimpangan sosial yang belum ditangani secara serius dan menyeluruh oleh pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar angka statistik. Ini 599 cerita gagal negara hadir untuk anak-anaknya. Di tengah visi menjadikan Bogor sebagai kota sains dan pendidikan berkelanjutan, kenyataan ini sungguh memalukan,” ujar Denil, Senin (25/05).
Menurut Denil, program Jaringan Anti Putus Sekolah (Japati) yang disebut-sebut oleh DPRD seharusnya bukan hanya diperkuat, tapi juga dievaluasi secara menyeluruh dari sisi pelaksanaan, target wilayah rentan, hingga efektivitas tindak lanjut di lapangan.
“Kami tidak hanya ingin dengar dorongan politik. Kami ingin ada aksi nyata, audit publik, dan evaluasi jujur tentang kenapa 599 anak ini bisa keluar dari sistem. Ini darurat sosial yang harus ditangani lintas sektor,” tambahnya.
GPII Kota Bogor juga mendorong agar pemerintah kota membuka kanal aduan pendidikan berbasis komunitas, memberdayakan RT/RW, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk menjadi garda depan dalam deteksi dini anak-anak rentan putus sekolah.
“Kami siap turun tangan, menjadi relawan pemantau Japati, menyambungkan kembali anak-anak yang kehilangan haknya untuk belajar. Tapi negara juga harus serius membangun sistem, bukan hanya reaksi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, GPII Kota Bogor mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi dari sejauh mana negara menjamin akses dasar warganya terhadap pendidikan.
“Kalau 599 anak di Kota Bogor masih kehilangan hak pendidikan, maka visi Kota Sains 2045 bukanlah mimpi, tapi ilusi,” tutup Denil.
