LIPUTANBOGOR.COM – Menyikapi wacana rotasi, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Bogor menegaskan pentingnya proses kepegawaian yang dilandasi oleh prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Wakil Ketua GPII Kota Bogor, Deniel Setiawan, menyatakan bahwa GPII mendukung langkah strategis Pemkot Bogor dalam melakukan penataan birokrasi, selama dijalankan secara objektif dan bebas dari intervensi politik.
“Kami mendukung segala bentuk upaya perbaikan birokrasi, termasuk rotasi, mutasi, dan promosi, selama itu dilakukan secara transparan, berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas. ASN harus menjadi pelayan masyarakat, bukan alat kekuasaan,” tegas Deniel, Senin (26/5/2025).
GPII juga mengapresiasi sikap Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, yang mendorong agar proses kepegawaian tersebut berpegang pada nilai profesionalisme dan kebutuhan organisasi. Deniel menambahkan bahwa langkah tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat birokrasi yang bersih dan responsif.
“Rotasi dan promosi jangan hanya jadi formalitas atau ‘bagi-bagi jabatan’. Ini harus menjawab tantangan real pelayanan di lapangan. Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, GPII Kota Bogor meminta agar seluruh proses dilakukan dengan pengawasan melekat dari DPRD, inspektorat, serta keterlibatan publik agar terhindar dari potensi kecurigaan atau konflik kepentingan.
“Kami akan terus mengawal isu ini agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam prosesnya. ASN harus ditempatkan secara tepat dan adil, demi kemajuan Kota Bogor,” tutup Deniel.
