Beranda News Bogor Raya

HMI Cabang Kota Bogor : Aksi Kedaulatan Hukum dan Lingkungan

Melihat beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini di Indonesia, Pertama Masalah substansi hukum yang dibahas di legislatif bersama eksekutif hingga tindakan represif aparat negeri ini yang dilakukan kepada mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia dan masalah substansi RUU yang sedang dibahas. Kedua terkait masalah lingkungan yaitu tumpahan minyak di Pantai Utara Karawang serta Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tentunya sebagai bagian sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua tidak dapat diam melihat carut-marut yang terjadi di Indonesia saat ini.

HMI yang berstatus sebagai organisasi Mahasiswa dan berperan sebagai organisasi perjuangan selalu memegang nilai-nilai keadilan untuk menyikapi persoalan keumatan, sehingga diperlukannya narasi akademik untuk menyikapi persoalan tersebut. Sehingga, HMI Cabang Kota Bogor dalam hal ini mewakili seluruh suara kader-kader HMI, menyampaikan beberapa isu besar yang factual. Yaitu:

 

  1. Kedaulatan Hukum

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Revisi Undang-undang No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dan menyatakan akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir September 2019. Dengan rencana ini, DPR dan pemerintah harus menyelesaikan sejumlah pembahasan pasal yang belum selesai yang berpotensi mengabaikan kritik dan masukan dari masyarakat sipil dalam penyusunan buku pidana ini.

Keputusan DPR Mengesahkan UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai melemahkan Institusi KPK sebagai Lembaga Negara yang Independen dan Memiliki kewenangan khusus guna untuk melakukan pencegahan dan penuntasan korupsi, di lain sisi RKUHP juga di nilai dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Pengesahan rancangan undang-undang yang terkesan mendesak oleh DPR RI dan Pemerintah ini, bagi kami akan menimbulkan beberapa pasal yang sangat kontroversial dan mencederai semangat reformasi dan demokrasi. Seperti pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan ancaman penjara maksimal 3,5 tahun. Di pasal 219, pelaku penyiaran hinaan itu diancam 4,5 tahun bui. Di pasal 220 RUU KUHP, dijelaskan bahwa perbuatan ini menjadi delik apabila diadukan oleh presiden atau wakil presiden. Padahal Presiden di Negara Demokratis bukanlah person melainkan suatu lembaga yang bebas dikritik serta sebelumnya pasal tersebut sudah di hapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian pasal 281 tentang Contempt of Court yang tidak dijabarkan secara jelas dan ini dapat dikatakan menghina semangat reformasi, demokrasi serta putusan pengadilan. Pasal 282 juga sangat membayahakan untuk para advokat karena juga tidak dijelaskan secara detail tentang makna “mempengaruhi” tersebut. Kemudian RUU pertanahan yang bertentangan dengan UUPA 1960 (UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) dan RUU Pertanahan ini memprioritaskan Hak Guna Usaha (HGU) untuk diberikan kepada pemodal besar atau pengusaha tanpa mempertimbangkan sejumlah aspek, semisal luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan. Kemudian RUU permasyarakatan yang tidak selaras dengan semangat anti korupsi seperti terkait remisi koruptor yang terkesan dipermudah. Dan RUU Minerba yang terkesan melenggangkan para koorporasi untuk menguasai kekayaan negeri ini tanpa mempertimbangkan masyarakatsekitar.

Baca:  HMI Komisariat Teknik UIKA Gelar Berbagi Berkah Ramadhan

Oleh karena itu kami meminta DPR RI bersama pemerintah untuk mengkaji ulang beberapa pasal yang kontroversial tersebut sebelum mengesahkan sebagai undang-undang.

kejadian demonstrasi Mahasiswa beberapa hari ini, kami mengutuk keras tindakan yang dilakukan aparat yang tidak manusiawi. Mengingat negara Indonesia sebagai negara demokrasi dimana menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak warga negara dan kebebasan berpendapat itu merupakan langkah konstitusional yang dilindungi negara. Kami meminta negara dalam hal ini pemerintah menindak secara tegas aparat yang melakukan kekerasan terhadap demonstran yang mengakibatkan adanya korban kekerasan dan korban nyawa  terhadap para demostran.

  1. Kedaulatan Lingkungan

Hari ini negeri kita sedang dikejutkan dengan dua kejahatan lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah oknum manusia. Pertama, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Kedua, pencemaran laut akibat tumpahan minyak di Pantai Utara Jawa oleh Pertamina. Semua itu merupakan faktor antropogenik, yaitu kerusakan yang diakibtkan oleh ulah manusia dan bukan semata-mata diakibatkan oleh faktor alam. Kedua permasalahan tersebut merupakan hal yang perlu disikapi oleh semua elemen.

Baca:  Bantu Korban Banjir Gowa, Pengurus IKRAM Galang Dana di Jalanan

Pertama, terjadinya kebakaran hutan memerlukan dua faktor, yaitu api dan bahan bakar. Faktor manusia memegang peran penting dalam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan merusak hutan dan meninggalkan limbah pembalakan di hutan, manusia menyediakan bahan bakar untuk terjadinya kebakaran. Kekeringan dan bahan bakar yang menyediakan potensi untuk terjadinya kebakaran, maka pada waktu dilakukan pembukaan lahan dengan api sehingga mudah terjadinya kebakaran. Apalagi dengan adanya gambut dan batubara yang menambah rumit masalah, yaitu dari kebakaran hutan menjadi kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam upaya penegakkan hukum terhadap pelaku perusahaan yang bercokol pada wilayah konsesi yang ada. Terlihat dari fire hot spot yang ada ternyata ditemukan titik-titik api pada wilayah konsesus yang terjadi berulang-ulang tiap tahunnya. Padahal, merujuk UU lingkungan ada ketentuan tentang strict liability, atau pertanggungjawaban mutlak, yang mengatur jika ada lahan dalam konsesi yang terbakar, maka perusahaan harus bertanggungjawab penuh atas hal itu. Apalagi kebakaran hutan dan lahan ini telah memiliki dampak yang besar terhadap populasi yang ada pada wilayah tersebut. Tercatat ada 9 perusahaan kelapa sawit yang memiliki areal lahan terbakar terbesar selama kurun waktu 2015 hingga 2018.

Kedua, Berlarutnya kasus tumpahan minyak milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Pantai Utara Jawa memperparah kondisi ekologi laut tersebut. Tumpahan minyak tersebut menurunkan proses laju fotosintesis fitoplankton sehingga produktivitas primernya menurun. Padahal fitoplankton ini merupakan permulaan rantai makanan, mata rantai dalam seluruh rantai makanan perairan yang akan mempengaruhi penurunan produktivitas perairan. Akibat lainnya dari tumpahan minyak tersebut yaitu produksi ikan nelayan menurun. Penurunan ini juga disebabkan gangguan fisiologik ikan sehingga mengakibatkan kematian ikan, terbukti ada 500 hektare tambak yang mengalami kematian ikan, dan Ada 7.782 nelayan dan pengepul ikan yang tidak bisa beraktifitas akibat tumpahan minyak tersebut sampai sekarang.

Baca:  Bantuan Beras di Kota Bogor Tidak Layak, Mengancam Jiwa Masyarakat

Kami menganggap bahwa negeri ini sedang di rusak oleh oknum elit yang tidak bertanggung jawab. Sehingga sudah menjadi keharusan untuk di protes dengan pernyataan sikap dari masalah tersebut. Maka olehnya itu kam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Bogor menyampaikan Tuntutan  kami yaitu:

  1. Menolak keras UU KPK, RUU KUHP, RUU Kopersasi, dan RUU lainnya yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.
  2. Mengutuk tindakan represif aparat kepolisian yang tidak manusiawi, tendensius dan memancing amarah Rakyat Indonesia.
  3. Mengutuk keras penembakan aktivis (demonstran) di Kota Kendari ketika terjadinya aksi massa penolakan revisi UU KPK pada tanggal 26 September 2019.
  4. Segera memberikan sanksi tegas dan mencabut HGU korporasi yang melakukan pembakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
  5. Segera mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak bertanggungjawab atas pembiaran pembakaran hutan dan lahan.
  6. Segera mengeluarkan Kepres tentang Badan Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
  7. Menindak tegas kelalaian Pertamina atas tumpahan minyak yang terjadi di Pantai Utara Jawa.
  8. Segera melakukan audit kepada pertamina dan mencopot direktur utama pertamina Nicke Widyawati.
  9. Copot Kapolri Tito Karnavian karena telah melakukann pembiaran kepada anggotanya yang melakukan penembakan terhadap para demonstran.

HMI akan terus berjuang untuk kepentingan Ummat dan Bangsa, selama negeri ini ada ke dzoliman, selama itulah HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi allah swt, serta terciptanya negara yang baldatun toyibatun warobbun ghofur.

 

Herdiansyah Iskandar

Ketua HMI Cabang Kota Bogor