Beranda News Bogor Raya

HMI Demo Istana Bogor, Minta Presiden Tindak Sejumlah Menterinya

LIPUTANBOGOR.COM – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam menggelar demonstrasi di sekitar Istana Bogor, Jalan Ir.H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, pada Selasa (12/4/2022). Mereka mendesak Presiden untuk menindak jajarannya karena menyebabkan kegaduhan.

Dalam aksinya, mereka mempersoalkan kondisi perekonomian negara yang mengalami kenaikan harga bahan pangan. Kenaikan harga tersebut dinilai merugikan masyarakat menengah ke bawah.

Para demonstran tampak mengibarkan bendera HMI, membentangkan spanduk dan berorasi secara bergantian. Aparat keamanan berjaga jaga dengan memasang kawat duri.

Koordinator Lapangan, Arisman menyatakan bahwa, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga bahan bakar minyak (BBM) disinyalir akibat adanya kepentingan oligarki.

Baca:  Bantuan TJSL BRI BO Pajajaran: Tenda 6×6 m, 4×6 m, 4×5 m serta 75 Kursi Plastik untuk Desa Cilember

Karena itu, pihaknya menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok, mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijadikan solusi kelangkaan minyak goreng.

HMI juga menyoal isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu yang diwacanakan oleh sejumlah menterinya. Sehingga, wacana itu menyebabkan kegaduhan dan puncaknya terjadi demonstrasi besar besaran.

Karena itu, mereka mendesak Presiden Jokowi untuk menindak tegas jajarannya yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut karena menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

Baca:  HMI Cabang Kota Bogor Edukasi Stunting dan Pengenalan Gizi Sehat Bagi Ibu Hamil di Bogor Selatan

“Mendesak Presiden RI untuk menindak tegas bagi para pejabat publik atau elit-elit politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden karena telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, demonstran juga menuntut Presiden untuk mencabut kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen karena akan membebani ekonomi masyarakat.

Terakhir, pihaknya mendesak Presiden untuk tidak memprioritaskan pembangunan ibu kota negara baru (IKN) serta tidak menambah hutang negara.

“Meminta pemerintah untuk tidak terus memperbesar hutang negara,” pungkasnya.(D2N)