LIPUTANBOGOR.COM – Usai melakukan penggeledahan di empat lokasi di Kabupaten Bogor dan Bandung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali enam pejabat Pemkab Bogor.
KPK panggil kembali enam pejabat Pemkab Bogor yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan, Jumat (10/06/22).
Enam pejabat Pemkab Bogor yang kembali dipanggil KPK berasal dari Bapenda Kabupaten Bogor dan BPKAD Kabupaten Bogor.
“Hari ini KPK akan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi untuk tersangka Ade Yasin,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Jumat (10/06/22).
Lebih lanjut Ali Fikri mengatakan, para pejabat tersebut akan menjalani pemeriksaan di kantor KPK Gedung Merah Putih.
“Mereka akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK dalam kasus suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 dengan tersangka Ade Yasin,” pungkasnya.
Sementara itu, enam pejabat Pemkab Bogor yang akan kembali menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya, diantaranya :
1. Arif Rahman, Kepala Bapenda Kab Bogor
2. Teuku Mulya, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor
3. Ade Jaya Munadi, Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bogor/Inspektur Kabupaten Bogor
4. Andri Hadian, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor
5. Hanny Lesmanawaty, Subkor Pelaporan BPKAD Kabupaten Bogor
6. Ruli Fathurahman, Kasubag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor
Selain memeriksa ulang enam pejabat Pemkab Bogor tersebut, KPK hari ini juga memanggil tiga ASN Kabupaten Bogor lainnya.
Tiga saksi tambahan yang hari ini akan menjalani pemeriksaan diantaranya :
1. Mika Rosadi, Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A, Jonggol, Pemkab Bogor
2. Temsy Nurdin, Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor
3. Solihin, PNS RSUD Cibinong.
Sementara itu, pada pekan sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda, di Kabupaten Bogor dan Bandung.
Tempat yang digeledah KPK di Bandung diantaranya kantor BPK Jawa Barat dan rumah salah satu tersangka suap auditor BPK Jawa Barat.
Demikian pula di Kabupaten Bogor, KPK menggeledah kantor Inspektorat Kabupaten Bogor dan rumah salah satu tersangka suap auditor BPK Jawa Barat.
Dari penggeledahan itu, KPK menemukan bukti baru berupa dokumen dan bukti elektronik. (*)
