BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program pengurangan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 50 persen.
Program tersebut berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Melalui program tersebut, masyarakat yang memiliki tunggakan denda PBB-P2 berkesempatan mendapatkan pengurangan sebesar 50 persen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan informasi resmi dalam materi sosialisasi Bapenda Kota Bogor, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk memanfaatkan program ini.
Wajib pajak harus sudah terdaftar pada Sistem Pelayanan Pajak Daerah Terpadu (SPPT) PBB-P2 serta melunasi kewajiban PBB-P2 Tahun 2026.
Masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui layanan resmi Bapenda Kota Bogor di:
https://pelayanan-pendapatan.kotabogor.go.id/e-spt/
Untuk mengetahui status pendaftaran, masyarakat dapat memindai QR Code yang tersedia pada materi sosialisasi dan melakukan pengecekan status terdaftar e-SPPT.
Selain itu, pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran yang telah disediakan, termasuk layanan perbankan, mobile banking, dompet digital, serta kanal pembayaran lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor.
Pemkot Bogor juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program tersebut sebelum masa berlakunya berakhir pada 31 Desember 2026.
Program pengurangan denda ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan perpajakan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.
Kemudahan Layanan Pajak Kendaraan Melalui Kiosk Samsat
Selain program pengurangan denda PBB-P2, materi sosialisasi Bapenda Kota Bogor juga menginformasikan kemudahan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor melalui Kiosk Samsat.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan mengikuti enam tahapan, mulai dari memilih menu pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor, menempelkan e-KTP pada KTP Reader dan melakukan pemindaian sidik jari.
Selanjutnya, wajib pajak memasukkan alamat email atau nomor WhatsApp aktif, memilih kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya, kemudian menentukan metode pembayaran melalui QRIS atau Virtual Account.
Setelah pembayaran berhasil, masyarakat dapat menunggu bukti pembayaran dan melanjutkan proses pencetakan SKKP serta pengesahan STNK di Samsat terdekat sesuai ketentuan layanan.
Melalui berbagai kemudahan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
