BOGOR – Kegiatan Konsolidasi Regional untuk Peningkatan Tata Kelola Mitra Boga Gizi (MBG) wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten digelar di Gedung JCC Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk para gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, perwakilan SPPI, para kepala dapur, dan ahli gizi dari berbagai daerah.
Dalam forum strategis tersebut, sejumlah peserta yang merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 menyampaikan aspirasi tegas mengenai ketidakjelasan status kepegawaian mereka pasca berakhirnya masa kontrak kerja. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian hukum dan jaminan karier, mengingat peran mereka yang penting dalam mendukung program gizi nasional.
“Beberapa dari kami saat ini sudah menjabat sebagai kepala dapur dengan tanggung jawab yang sangat berat. Kami memastikan semua berjalan baik, mulai dari pengelolaan pegawai, gaji, hingga operasional. Namun status kami masih belum jelas. Bagaimana nasib kami setelah kontrak berakhir? Apakah akan diberhentikan begitu saja? Padahal kami sudah mengikuti tes dan menjalani pendidikan militer dari Kemenhan selama lebih dari tiga bulan,” ujar salah satu perwakilan SPPI Batch 3 dengan nada tegas.
Para kepala dapur ini menegaskan, pendidikan dan pelatihan yang mereka jalani memiliki standar kedisiplinan dan tanggung jawab setara dengan aparatur pertahanan negara, sehingga sudah sepatutnya memperoleh status dan penghargaan yang layak dari pemerintah.
Dalam sambutannya, Ketua BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Namun, Presiden harus bertolak ke Mesir atas undangan diplomatik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membahas gencatan senjata dan penyelesaian konflik di Gaza.
“Kita patut bangga karena dunia kini mengakui peran besar Presiden Prabowo dalam upaya perdamaian global. Dalam pidatonya sebelumnya, beliau bahkan telah mengembalikan dana sebesar Rp71 triliun ke kas negara, dan pada tahun 2026 mendatang akan mengalokasikan Rp1,2 triliun per hari untuk program MBG. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat sektor gizi nasional,” ungkap Dadan.
Ia menambahkan, implementasi program MBG di daerah akan melibatkan langsung pemerintah daerah (Pemda), mulai dari proses sertifikasi laik fungsi, pengawasan, hingga pelaksanaan teknis lapangan. “Semua pihak yang terlibat dalam BGN — mulai dari SPPI, Pemda, hingga para ahli gizi — adalah pahlawan bangsa yang berjuang untuk ketahanan pangan dan gizi nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Wardana, yang turut hadir memantau jalannya acara, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah atas belum adanya kejelasan status kerja bagi para kepala dapur lulusan SPPI Batch 3.
“Pemerintah wajib mengangkat para kepala dapur menjadi pegawai tetap. Mereka memikul tanggung jawab yang besar, namun statusnya tidak jelas. Jika ada kesalahan di lapangan, kepala dapurlah yang paling sering dijadikan kambing hitam. Ini tidak adil. Mereka sudah berjuang untuk bangsa, maka negara wajib memperjuangkan nasib mereka,” tegas Wardana.
Wardana juga menyoroti soal transparansi anggaran kegiatan konsolidasi MBG, yang menurutnya perlu dibuka ke publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola gizi nasional yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang refleksi bagi pemerintah untuk memastikan penghargaan yang setimpal bagi para tenaga profesional di bidang boga dan gizi yang telah mengabdikan diri bagi ketahanan pangan Indonesia. (*)
