LIPUTANBOGOR.COM – Kantor Layanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dikeluhkan kontraktor. Keluhan itu dilandasi atas kinerja kantor laboratorium yang harus menunggu jadwal pengambilan sampel uji. Mekanisme pembayaran secara tunai juga jadi pertanyaan dengan target ratusan juta. Padahal potensi pendapatan retribusi bisa menembus miliaran rupiah apalagi dengan pembayaran cash keras.
“Memang ada kemarin yang mengeluhkan pak, tapi kami sudah perbaiki dan mulai hari ini kami buka pelayanan termasuk di hari sabtu dan minggu. 4 bulan terakhir ini memang padat dan kami siap melayani permohonan uji dari pekerjaan yang ada,” ujar Atep Hikmat Deris Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Kabupaten Bogor.
Atep menjelaskan dirinya mengakui keluhan kontraktor itu karena sudah janjian akan diuji namun hujan deras turun sehingga lokasi itu tidak bisa diuji. Selain itu, Atep juga mengakui bahwa saat ini sistem pembayaran pengambilan sampel uji dilakukan secara cash keras.
“Sebenarnya ada QRIS tapi saat ini belum mendukung, jadi bayar pakai SKR atau bendahara dinas secara cash pak. Jadi belum bisa transfer,” kata Atep.
Retribusi pengambilan sample uji di laboratorium milik Dinas PUPR Kabupaten Bogor ini memang tidak diwajibkan namun disarankan dibandingkan dengan pengambilan sampel uji di laboratorium lain milik swasta atau perguruan tinggi dan Lembaga lainnya.
“Memang betul pak, arahan dari Pak Bupati karena pekerjaannya APBD Kabupaten Bogor diharapkan pakai laboratorium punya pemda juga, biar jadi PAD lagi di Bogor,” kata pria jebolan Fakultas Tehnik Universitas Pakuan Kota Bogor.
Selain itu, Atep juga menerangkan bahwa di 2025 target PAD dari kantor UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Dinas PUPR Kabupaten Bogor sebesar Rp 561 Juta. Target itu diyakini akan tercapai di Desember 2025.
“Saat ini kami sudah setor Rp80 juta lebih pak ke bendahara dan akan disetor ke kas daerah. Kami yakin si pak tercapai karena meskipun baru tahun targetnya naik jadi Rp561juta dari sebelumnya sebesar Rp 300 juta,” tandas Atep.
