LIPUTANBOGOR.COM – Kota Bogor terus tumbuh sebagai salah satu kota metropolitan yang memiliki dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks.
Pertumbuhan ini membawa tantangan besar bagi tata kelola pemerintahan, yang harus mampu mengantisipasi berbagai persoalan dengan pendekatan kebijakan yang populis, inklusif, dan strategis.
Abdul Rachmat Saleh, Direktur Lembaga Analisis dan Kajian Publik (LANSKIP), menyampaikan bahwa Kota Bogor membutuhkan manajemen pemerintahan yang solid, kuat, dan berkarakter dalam merespons tantangan kota modern.
“Kota Bogor adalah kota yang tumbuh cepat, penuh dinamika, dan kompleksitas kegiatan. Diperlukan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya responsif, tapi juga antisipatif. Ini hanya bisa tercapai dengan pemimpin birokrasi yang profesional dan memahami arah politik serta kebijakan publik,” ujar Abdul Rachmat Saleh dalam pernyataannya, Jumat (13/6).
Salah satu tokoh kunci dalam pemerintahan kota yang berperan strategis adalah Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut Rachmat, Sekda bukan hanya sekadar administrator, melainkan manajer utama birokrasi daerah yang harus mampu menjembatani antara visi politik Wali Kota dan pelaksanaan teknokratis oleh perangkat daerah.
“Wali Kota dipilih melalui proses politik dengan visi dan misi tertentu. Namun, keberhasilan realisasi janji politik itu sangat ditentukan oleh kapasitas Sekda yang terpilih melalui proses seleksi. Sekda yang ideal adalah mereka yang mampu menerjemahkan arah kebijakan kepala daerah menjadi kebijakan administratif yang konkret dan efektif,” tambahnya.
Dalam konteks Kota Bogor saat ini, pemilihan Sekda menjadi isu strategis yang patut mendapat perhatian publik.
Masyarakat menginginkan figur Sekda yang bukan hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga punya pemahaman mendalam tentang tata kelola kota, berpihak pada rakyat, serta memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni.
“Kami mendorong agar proses seleksi Sekretaris Daerah dilakukan secara terbuka, profesional, dan objektif. Karena Sekda bukan hanya pelaksana teknis, tapi juga motor penggerak pemerintahan daerah yang mampu menjaga kesinambungan visi pembangunan,” tegas Rachmat.
Kota Bogor sebagai kota metropolitan masa depan tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang baik, tapi juga sistem pemerintahan yang adaptif dan kuat.
Dalam hal ini, kolaborasi antara kepala daerah dan Sekda menjadi fondasi utama untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari kemacetan, ketimpangan sosial, penataan ruang, hingga pelayanan publik yang efektif.
Dengan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, masa depan Kota Bogor sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya—baik yang dipilih secara politik maupun melalui proses seleksi birokrasi.
Figur Sekretaris Daerah menjadi krusial dalam mengharmonisasikan dua elemen tersebut demi tercapainya tata pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.(D2N)
