LIPUTANBOGOR.COM – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), H. Maulana Yusuf Erwinsyah, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna yang digelar di Bandung, Senin (11/5/2026).
Yusuf menyoroti dua agenda besar pemerintah daerah, yakni rangkaian perayaan Milangkala Tatar Sunda dan implementasi program Sekolah Maung, yang dinilainya melenceng dari substansi sejarah dan efisiensi anggaran.
Yusuf menilai rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda yang berlangsung selama 16 hari (2-18 Mei) bersifat ahistoris.
Menurutnya, klaim sejarah yang mendasari acara tersebut tidak memiliki referensi pasti dan inkonsisten secara runutan wilayah.
”Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan yang dimulai dari Sumedang dan berakhir di Kota Bandung dengan hanya menyentuh sembilan kabupaten/kota? Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah kepada masyarakat Jawa Barat,” ujar Yusuf dalam interupsinya di depan forum rapat paripurna.
Selain masalah sejarah, Yusuf menuntut transparansi penggunaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar hanya untuk empat kabupaten.
Ia mempertanyakan klaim pemerintah bahwa acara tersebut tanpa menggunakan APBD, sementara secara administrasi diakui masuk dalam perencanaan.
”Hal ini menghina logika pemerintahan dan berpotensi melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 serta UU Tipikor. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari keringat rakyat secara transparan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pesta tersebut mencederai empati publik, mengingat Jawa Barat masih berjuang menghadapi persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pemulihan pasca-bencana.
Yusuf mendesak agar anggaran dialihkan untuk penyusunan buku sejarah Sunda yang komprehensif oleh para ahli untuk diajarkan di sekolah-sekolah.
Terkait program Sekolah Maung, Yusuf memandang pelaksanaannya saat ini tidak tepat sasaran.
Ia menyebut penerapan konsep tersebut pada sekolah-sekolah yang sudah unggul ibarat “memberi garam pada lautan.”
Yusuf mengingatkan pemerintah agar tidak terkesan terburu-buru hanya demi mengejar target janji politik membangun 10 sekolah kejuruan unggulan berbasis boarding school.
”Hentikan proses Sekolah Maung saat ini. Kembalikan pelaksanaannya pada dokumen kesepakatan 27 Januari 2026 antara Komisi V DPRD Jabar dan Disdik Jabar, yaitu membangun satu sekolah percontohan di Tajug Gede, Purwakarta,” kata Yusuf.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan Jawa Barat tidak diukur dari label sekolah, melainkan dari keberhasilan pemerintah menghilangkan disparitas antarlembaga pendidikan.
”Pastikan seluruh sekolah naik kelas ke level A, dan yang paling penting, pastikan seluruh anak-anak Jawa Barat bisa sekolah hingga mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait interupsi dan tuntutan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.(D2N)
