LIPUTANBOGOR.COM – Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar acara KSP Mendengar, dengan menghadirkan berbagai elemen kemasyarakatan di Kota Bogor. Acara yang mengusung tema ” Kebijakan Nataru Demi Mencegah Gelombang Ketiga ” berlangsung di Royal Hotel, Jalan Ir.Juanda, Kecamatan Bogor Tengah pada Sabtu (04/12/21).
KSP Medengar melakukan kegiatan untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Salah satu agenda prioritas yang sedang dikawal adalah penanganan pengendalian penyebaran Covid-19. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian Covid-19.
Seusai acara, Abraham Wirotomo selaku Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menjelaskan, KSP berusaha dan ingin memastikan aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat agar bisa terjawab terkait situasi kondisi penanganan Covid-19.
” Kenapa Kota Bogor dipilih untuk acara diskusi ini, karena salah satu destinasi daerah untuk Nataru adalah Kota Bogor. Jadi KSP ingin memastikan persiapan soal Nataru di Kota Bogor, baik soal kebijakan dan implementasinya seperti apa nanti,” ungkap Abraham.
Menurutnya, dalam diskusi tadi, banyak sekali aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat Kota Bogor. Dirinya menuturkan, aspirasi yang menjadi perhatian diantaranya soal penurunan kepatuhan dan Prokes di masyarakat. Hal itu bukan sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tetapi perlu ditingkatkan peran dan keaktifkan dari pemerintah daerah ataupun perusahaan.
“Karena tadi ada temuan soal kepatuhan masyarakat yang menurun. Maka soal kepatuhan akan ditingkatkan walaupun kebijakan yang diterapkan di Kota Bogor sudah bagus saat ini,” ucapnya.
Abraham menambahkan, Presiden telah memberikan arahan diantaranya soal Prokes yang harus dilakukan dengan baik, hati hati dengan adanya varian baru dan saat ini pemerintah sedang mengumpulkan berbagai ilmuwan untuk mengecek soal dampak di dalam negeri seperti apa. Tetapi pemerintah juga sudah menetapkan pintu masuk luar negeri dan waktu karantina ditambah. Orang masuk ke Indonesia wajib PCR dan ketika karantina setelahnya pun harus PCR.
“Kebijakan pemerintah tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Melalui KSP Mendengar inilah, seluruh aspirasi masyarakat akan disampaikan,” tandasnya.
Terkait Nataru, ia menjelaskan, beberapa daerah akan menetapkan ganjil genap dan diharapkan Nataru ini tidak terjadi kenaikan kasus, sehingga 2022 nanti perekonomian bisa direlaksasi dan bisa berjalan maupun beraktifitas seperti sediakala. ( D2N )
