Beranda News Bogor Raya

Menteri LH Hanif Faisol Klaim Tidak Ada Pengangguran Imbas Penyegelan di Kawasan Puncak

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq saat diwawancarai usai meninjau salah satu dapur SPPG di Bogor pada Jum'at (17/10). (Dok D2N)

LIPUTANBOGOR.COM – Aksi penyegelan di kawasan Puncak, Bogor yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menuai kencaman dari warga.

Pasalnya, ada beberapa warga puncak yang bekerja di tempat- tempat wisata yang terdampak dari kebijakan menteri LH itu.

Hanif mengklaim tidak ada ada pengangguran usai tempat wisata dan vila di kawasan Puncak Bogor disegel.

“Tidak ada pengangguran, jadi kita tidak meruntuhkan lokasi itu. Jadi hanya dilakukan evaluasi,”ujarnya saat ditemui di Kota Bogor, Jumat (17/10).

Baca:  Launching Samisade Desa Jayaraharja Kec. Sukajaya Kab. Bogor

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh sembarangan dalam melakukan penindakan terkait pelaku pencemaran lingkungan.

Kata dia, pihaknya harus tetap mengedepankan ketahanan lingkungan. Sebab, setiap ada bencana banjir di kawasan puncak selalu ada korban jiwa.

“Sudahlah cukup korban yang tiap kali banjir datang ya, ada 17, ada 2 orang, 3 orang selalu meninggal. Apakah kemudian kita kompensasikan dengan sederhana, dibuka mata kita,”ucapnya.

Eks Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup ini menuturkan sudah bertemu dengan anggota DPR RI, Mulyadi untuk mencari solusi penanganan kawasan puncak.

Baca:  Absennya Partai Demokrat di Pengundian Nomor Urut Pasangan Rudy Susmanto - Jaro Ade: Imbas Perselisihan AKD DPRD?

“Kemarin sudah ketemu Pak Mulyadi dan teman-teman masyarakat yang lain. Kemudian besok Insya Allah kami akan undang supaya tidak simpang siur, tidak melalui perantara-perantara. Kami langsung panggil para ownernya untuk diskuskan ini,”ucapnya.

Kementerian Lingkungan Hidup berencana akan mengoptimalkan fungsi peningkatan kapasitas lingkungan mulai dari penanaman pohon dan pembuatan embun.

“Karena dari analisa kita, membangun ketahanan lingkungannya lebih utama dulu. Jadi bukan berarti mundur, tapi kita tingkatkan,”ucapnya.

Kemudian, dari bangunan-bangunan di kawasan puncak itu akan dievaluasi kembali mana yang boleh, dan mana yang harus disesuaikan.

Baca:  SWI Bogor Raya Ucapkan Selamat Atas Unggulnya Calon Kepala Daerah yang Akan Memimpin Bogor Berdasarkan Quick Count

“Tentu kebijakan pemerintah tidak boleh juga langsung membawa dampak yang frontal. Ini perlu akselerasi, ini kita sedang susun,”pungkasnya.(D2N)