LIPUTANBOGOR.COM – Keselamatan warga Paledang kini berada di ujung tanduk. Infrastruktur pedestrian yang hancur dan longsor di kawasan tersebut seolah menjadi “jebakan maut” yang mengintai pejalan kaki, terutama anak-anak sekolah.
Ironisnya, di tengah ancaman nyata ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor justru terkesan tutup mata tanpa memberikan pengamanan minimal sekalipun.
Kondisi memprihatinkan ini memicu reaksi keras dari Organisasi Kemasyarakatan GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) Resort Kota Bogor.
Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, Ketua GIBAS Kota Bogor, Umar Jagad, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi setelah menerima laporan keresahan warga, Jumat (17/4/2026).
Di lokasi, kemarahan warga tak lagi terbendung. Seorang warga berinisial Y mengungkapkan ketakutannya karena titik longsor berada tepat di jalur aktif menuju sekolah. Tanpa pagar pembatas atau tanda bahaya, area tersebut sangat rentan menelan korban, khususnya anak sekolah yang melintas setiap hari.
“Ini bukan sekadar trotoar rusak, ini ancaman nyawa bagi warga dan anak-anak sekolah. Ke mana pemerintah saat rakyatnya terancam bahaya?” tegas Umar Jagad dengan nada tinggi saat meninjau titik kritis tersebut.
Umar secara spesifik melayangkan kritik pedas terhadap kinerja Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Ia menilai ada pembiaran yang sangat tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pembiaran area longsor tanpa garis pengaman (police line) adalah bukti lemahnya kepekaan dinas terhadap keselamatan publik.
“Kemana Kepala Dinas PUPR? Jika hal mendasar seperti memasang tanda bahaya saja tidak terurus, patut dipertanyakan apakah beliau punya kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut. Pejabat publik itu pelayan masyarakat, bukan sekadar pemangku kursi yang pasif,” cetusnya.
Dalam upaya konfirmasi di lapangan, Umar Jagad menemui Lurah Paledang, Ali Firdaus. Sang Lurah mengaku pihaknya tidak tinggal diam dan telah melaporkan kondisi tersebut ke pihak dinas.
“Kami sudah laporkan dan menyampaikan kondisi ini kepada dinas terkait (PUPR), namun hingga saat ini memang belum ada progres lanjutan,” ungkap Ali Firdaus secara terbuka.
Melihat kebuntuan di tingkat dinas, GIBAS mendesak pihak kelurahan untuk segera melakukan langkah darurat. Merespons desakan tersebut, Lurah Ali Firdaus berkomitmen untuk segera melakukan pemagaran mandiri di titik rawan pada hari yang sama guna mencegah terjadinya kecelakaan.
Aksi lapangan GIBAS Kota Bogor ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola infrastruktur di Kota Hujan. Penanganan kerusakan yang lamban bukan hanya mencederai mobilitas warga, tetapi juga mencoreng visi Bogor sebagai kota yang ramah dan aman.
“Jangan menunggu ada korban jiwa baru dinas terkait sibuk bekerja. Ini adalah catatan merah untuk pembangunan di Kota Bogor!” tutup Umar Jagad.(*)
