LIPUTANBOGOR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh jajaran pemerintahan Kota Bogor.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi”, dan dilaksanakan di Salak Heritage Hotel, mulai Senin (26/5).
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menekankan pentingnya membangun budaya integritas yang dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga.
“Integritas itu kita mulai dari lingkungan keluarga dulu, dengan suami, istri dan anak-anaknya. Maka oleh karena itu, kehadiran tim dari KPK selama 3 hari ke depan akan memberikan bimbingan teknis terkait bagaimana pegawai yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar,” ungkap Dedie, Senin (26/5).
Menurutnya, integritas bukan sekadar komitmen pribadi di tempat kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dalam keluarga. Dedie mengingatkan agar para aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemkot Bogor tidak terlena dengan gaya hidup mewah atau memamerkan kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan.
“Saya berharap ke depan tidak ada lagi yang flexing atau pamer kekayaan, apalagi sampai menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Tugas kita berat, maka harus benar-benar ditunjang dengan integritas dari dalam rumah tangga,” tambahnya.
Sementara itu, Freis Mount Wongso selaku Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menyampaikan bahwa kolaborasi antara Pemkot Bogor dan KPK RI merupakan langkah strategis dalam penguatan nilai-nilai anti korupsi di daerah.
“Kami akan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Bogor dengan berbagai materi, salah satunya bagaimana peran keluarga, khususnya pasangan, dalam ikut serta mengawasi dan menjaga integritas,” jelas Freis.
Ia menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi perlu diperkuat dalam sistem dan lingkungan keluarga.
Selama tiga hari ke depan, para peserta akan mendapatkan berbagai materi dari tim KPK, mulai dari strategi pencegahan korupsi, pola pengawasan internal, hingga pendekatan membangun rumah tangga yang berintegritas sebagai fondasi pelayanan publik yang bersih.
Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemkot Bogor dalam menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai pengingat bahwa integritas seorang aparatur dimulai dari cara ia membangun dan menjaga nilai-nilai dalam keluarganya.(D2N)
