LIPUTANBOGOR.COM – Proses penggusuran lahan garapan oleh PT Prima Mustika Candra (PMC) di Wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, memicu aksi protes dari warga dan petani. Salah satu petani penggarap, Mardhi (44), mengaku menjadi korban pengeroyokan saat mempertanyakan janji kompensasi lahan yang belum terealisasi sejak 2020.
Insiden tersebut terjadi pada Rabu (2/7/2025) ketika alat berat mulai beroperasi di lahan yang disengketakan. Mardhi mendatangi lokasi proyek untuk menagih janji kompensasi berupa tukar lahan satu banding satu (1:1) dari pihak PT PMC, namun justru mendapat perlakuan kekerasan.
“Saya hanya ingin menagih janji kompensasi, tapi justru malah dipukuli,” ujar Mardhi.
Sengketa lahan ini melibatkan sekitar 80 kepala keluarga (KK) penggarap dari dua wilayah RW, yakni RW 11 dan RW 12 Kampung Loa. Mereka sebelumnya dijanjikan kompensasi atas lahan garapan serta tanaman produktif yang ada di atasnya.
Saat ini, konflik antara warga dan PT PMC tengah diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Warga mendesak perusahaan agar menghormati proses hukum yang masih berlangsung dengan tidak melakukan aktivitas apapun di atas lahan tersebut hingga ada keputusan inkrah dari pengadilan.
Salah satu tokoh masyarakat setempat membenarkan bahwa pihak perusahaan pernah menjanjikan kompensasi kepada warga. Ia juga mempertanyakan legalitas perizinan proyek tersebut, mengingat kawasan itu merupakan daerah resapan air.
“Pihak perusahaan pernah menjanjikan kompensasi, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Hentikan tindakan premanisme. Negara harus hadir menyelesaikan konflik agraria di Tamansari,” ujar tokoh tersebut yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menuding PT PMC hanya berani menghadapi warga kecil, namun tidak berani menyentuh pihak-pihak yang lebih berkuasa yang juga diduga menguasai lahan serupa.
“PT PMC hanya berani pada rakyat kecil, itu pun menggunakan tangan orang lain seperti ormas atau preman atau apalah sebutannya,” imbuhnya.
Konflik memanas ketika sejumlah warga yang menolak penggusuran terlibat adu mulut dengan petugas pengamanan proyek. Rencananya, lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan wisata oleh pihak pengembang.
Warga berharap ada mediasi antara PT PMC dan masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah, demi mencegah eskalasi konflik yang lebih besar dan menciptakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.(D2N)
