Beranda News Bogor Raya

Petugas BKI Monitoring 392.614 DTKS di Kabupaten Bogor

Petugas, BKI, Monitoring, DTKS, Kabupaten Bogor
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) melaksanakan Monitoring Kualitas DTKS di wilayah Kabupaten Bogor.

LIPUTANBOGOR.COM – Dalam rangka penyempurnaan Data NIK Penerima Bansos yang ada di DTKS, maka tahun ini Pusdatin Kementrian Sosial RI melaksanakan Monitoring Kualitas  DTKS di 10 Provinsi yang tersebar pada 128 Kabupaten/Kota dengan sasaran wilayah adalah 31.646 Desa/Kelurahan pada 2.598 Kecamatan bersama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai pihak pelaksana. Pekerjaan Monitoring Kualitas DTKS ini target 1 bulan pendataannya, salah satunya di wilayah Kabupaten Bogor.

Sebelumnya melalui penugasan Koordinator Kabupaten dari Provinsi Jawa Barat, dengan diawali kegiatan Bimbingan Teknis ( Bimtek) yang dilaksanakan disalah satu Villa di wilayah Pondok Bitung Kecamatan Tamansari ( 18-19/09/20) dengan dihadiri puluhan petugas monitoring Se-Kabupaten Bogor.

Baca:  Bima Arya Minta Penataan PKL dan Pemagaran Blok F Dimatangkan

Angga Juangga, SE selaku Koordinator Kabupaten menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring ini sesuai randown sejak tanggal 26 September 2020 sudah dilaksanakan oleh puluhan petugas yang sudah ditunjuk.

“Dengan dibekali pengetahuan dan pemahaman pendataan melalui aplikasi MK-DTKS didalam bimtek, seluruh peserta juga diberikan tanda pengenal ID Card, surat tugas serta rekomendasi surat dari Pemkab Bogor melalui Sekretaris Daerah ( Sekda ) dengan no surat 470/511-Dinsos,” tutur Angga di Kantor Sekretariat MK-DTKS Jalan Raya Kreteg Desa Pagelaran Kebupaten Bogor, Senin (28/9/2020).

Petugas, BKI, Monitoring, DTKS, Kabupaten Bogor
Petugas Monitoring Kualitas DTKS di wilayah Kabupaten Bogor.

Menurut Angga, monitoring kualitas DTKS ini harus berjalan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan, melalui pengawas, pengumpul data, serta koordinator kabupaten, harus sepaham dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh jalan sendiri-sendiri.

Baca:  KNPI dan Kelompok Cipayung Plus Dukung Pemkot Fasilitasi Cap Go Meh

“Bila salah dalam penginputan maka kesimpulan pasti salah dan hasilnya juga sia-sia, kegiatan ini sangat strategis karena semua bantuan dari pemerintah nantinya akan menggunakan data terpadu tersebut. Karena manfaatnya untuk masyarakat ke depan pemerintah akan berpatokan pada data hasil validasi tersebut ketika membuat kebijakan,” ungkapnya.

Angga menambahkan, semua tim kabupaten harus mengetahui masing-masing tugas dan fungsi sesuai jabatan yang telah diberikan, seperti korkab, staf admin atau operator, pengawas, dan pengumpul data. Dirinya mencontohkan, petugas dilapangan sebelum melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengadopsi basis android ini akan diberikan User Id untuk pengumpul data melalui staff adminnya.

Baca:  Bima - Dedie Dampingi Jokowi Bagi-bagi Sembako

“Ada 3 tugas inti pengumpul data dalam monitoring ini yaitu menghapus, mengganti dan merubah prelist dari pusat karena masih ada data yang tidak layak terima tetapi masuk di prelist dan ada masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak terdaftar dalam prelist , sehingga hal ini akan difinalkan dari total 392.614 data yang berada di wilayah Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (D2N)