Beranda News Bogor Raya

Surati Satpol PP, Mahasiswa Minta THM Xclusive Ditutup Permanen

Satpol PP, Kota Bogor, THM, Xclusive
Satpol PP Kota Bogor menyegel THM Xclusive, di Jalan Siliwangi, Kecamatan Bogor Timur, Senin pekan lalu (15/6).

LIPUTANBOGOR.COM – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mempertanyakan kinerja aparat Satpol PP Kota Bogor terkait kajian perizinan THM Xclusive dan penjualan minuman beralkohol yang diduga ilegal. Terkait itu, KAMMI Daerah Bogor meminta agar THM tersebut ditutup secara permanen.

“Dengan ini kami bermaksud mempertanyakan hasil kajian terkait Xclusive di Jalan Siliwangi Bogor yang diduga Discotik berkedok Resto dan Cafe,” sebut Ketua KAMMI Bogor, Arif Sibghotullah melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP kota Bogor, tertanggal 3 Agustus 2020.

Pihak KAMMI juga mengungkapkan hasil penelusurannya bahwa, ditemukan adanya peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin (ilegal) dalam THM tersebut. Karenannya, mereka minta agar Satpol PP menindak tegas, yaitu menutup THM Xclusive secara permanen.

Baca:  Pemkab Bogor Pesan 1,5 Juta Masker dan APD Bagi Tenaga Medis

“Dengan ini kami meminta tindakan tegas dari Satpol PP Kota Bogor dengan menutup permanen Xclusive,” tegas Arif dalam suratnya.

Surat, KAMMI, Bogor, Xclusive
Surat KAMMI Daerah Bogor yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP kota Bogor, tertanggal 3 Agustus 2020.

Sikap para mahasiswa ini karena, belum adanya kejelasan hasil kajian perizinan yang pernah dijanjikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya saat melakukan penyegelan. Bahkan, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor mengaku tidak ada kewajiban melakukan pengkajian, karena pelanggaran terkait PSBB.

“Di dalam perwali 37/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran PSBB, Kami tidak ada kewajiban melakukan pengkajian,” terang Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Firdaus saat dikonfirmasi, Senin lalu (13/7).

Meski demikian, pihaknya membenarkan bahwa pencabutan izin usaha menjadi kewenangannya, sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan. Sedangkan fungsi pengawasan, kata dia, menjadi tanggung jawab pihak Dinas Pariwisata.

Baca:  THM Xclusive Dibuka, Pimpinan OPD Saling Lempar Tanggung Jawab

“Fungsi pengawasan bukan di kita, adanya di dinas teknis. Dalam hal ini pariwisata,” terang Firdaus.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman menyatakan hanya melaksanakan fungsi pembinaan saja, sebagai bagian dari stakeholder Kepariwisataan. Pernyataan tersebut merespon polemik yang terjadi di THM Xclusive hingga berujung penyegelan sementara.

“Kami lebih kepada pembinaan saja sebagai bagian dari stakeholder Kepariwisataan,” terang dia saat dikonfirmasi.

Terkait dengan perizinan, lanjut dia, sejak ada perampingan regulasi melalui program OSS, pihak Disparbud tidak langsung berkompeten (mengeluarkan produk adm) dalam prosedur perizinan, tapi melalui OSS di DPMPTSP.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan koordinasi secara langsung dengan Satpol PP untuk tindakan dan penanganan lebih lanjut terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh THM Exclusive.

Baca:  Puluhan Lurah Dilantik, Bima Tegaskan Jangan Sampai PKL Tumbuh di Wilayah

Sebelumnya, terjadi kasus pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam (THM) Xclusive pada bulan Juni lalu, hingga disegel Pemkot Bogor karena melanggar Peraturan Wali (Perwali) Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan sering dijadikan ajang keributan. Terkait itu, pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Bogor Timur telah melakukan penyidikan, dengan SPDP tertanggal 25 Juni 2020, meski belum ada penetapan tersangka.

“Saya dan tim akan melakukan kajian, dan Pemerintah Kota Bogor mencatat lokasi ini menjadi catatan hitam,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyegel THM Xclusive pada Senin lalu (15/6). (Dadan)