Beranda News Bogor Raya

Tim Hukum Pusaka Desak Kapolres Bogor Sikat Premanisme di Kasus Dugaan Kekerasan Herri Pras

Tim Hukum Pusaka (Pembela Ummat, Persaudaraan dan Keadilan) selaku kuasa hukum Herri Pras mendesak Kapolres Bogor memberikan atensi khusus atas penanganan laporan dugaan tindak pidana kekerasan yang menimpa kliennya. Sikap tegas tersebut disampaikan pada Jumat (20/11/2026) guna mendorong tegaknya hukum yang berkeadilan serta menjaga kondusivitas keamanan di wilayah hukum Polres Bogor.

LIPUTANBOGOR.COM – Tim Hukum Pusaka (Pembela Ummat, Persaudaraan dan Keadilan) selaku kuasa hukum Herri Pras mendesak Kapolres Bogor memberikan atensi khusus atas penanganan laporan dugaan tindak pidana kekerasan yang menimpa kliennya. Sikap tegas tersebut disampaikan pada Jumat (20/11/2026) guna mendorong tegaknya hukum yang berkeadilan serta menjaga kondusivitas keamanan di wilayah hukum Polres Bogor.

​Dugaan peristiwa kekerasan tersebut dilaporkan terjadi di rumah Herri Pras di kawasan Perumahan Cibubur Country, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada Minggu (1/11/2026).

Laporan resmi telah tercatat di Polres Bogor dengan nomor LP/B/2561/XI/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat tertanggal 2 November 2026, merujuk pada dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 262 dan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

​Perwakilan Tim Hukum Pusaka, Mu’adz Masyadi, S.H., menerangkan bahwa kasus yang dialami kliennya bukan sekadar perselisihan atau perbedaan pendapat biasa. Ia menyebut korban mengalami kedatangan sekelompok orang ke kediamannya yang kemudian berujung pada dugaan intimidasi, pemaksaan kehendak, serta kekerasan fisik.

Baca:  Kekerasan Terhadap Anak Didik Kembali Terjadi di Bogor, Siswa SDN Sangkali 01 Trauma Akibat di Aniaya Oknum Guru

​”Perbedaan pendapat, kritik, maupun ketidaksetujuan terhadap pernyataan seseorang tidak pernah dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi, terlebih kekerasan fisik. Setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme hukum, bukan dengan menggunakan kekuatan atau tekanan terhadap orang lain,” tegas Mu’adz Masyadi.

​Pada Kamis (19/11/2026), Herri Pras bersama tim kuasa hukum telah memenuhi panggilan penyidik Polres Bogor untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan berlangsung sekitar tiga jam dengan 14 pertanyaan yang mengurai kronologi kejadian, identitas pihak-pihak yang diduga terlibat, serta detail peristiwa yang menjadi dasar laporan.

​Dalam sesi pemeriksaan tersebut, korban menyampaikan keterangan secara terperinci sekaligus menyerahkan fakta serta bukti awal yang relevan guna membantu penyidik mengungkap peristiwa secara utuh. Langkah berikutnya dijadwalkan berupa pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa untuk memperjelas rangkaian kejadian serta memperkuat pembuktian.

​”Kami memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Bogor, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, atas proses pemeriksaan yang telah berjalan. Kami menaruh kepercayaan bahwa Kepolisian akan tetap bekerja secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujar Mu’adz.

Baca:  DPD KNPI Kota Depok Siap Gelar Agenda Musda pada Bulan Desember 2021

​Meski mengapresiasi langkah awal penyidik, tim kuasa hukum menilai fakta-fakta, keterangan korban, dan bukti awal yang disampaikan telah memberikan dasar kuat untuk mendorong peningkatan perkara ke tahap penyidikan. Mereka berharap penyidik segera mengevaluasi melalui mekanisme gelar perkara apabila unsur bukti permulaan dinilai telah mencukupi.

​”Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, keterangan korban, serta bukti-bukti awal yang telah disampaikan, kami berpendapat bahwa perkara ini telah memiliki dasar yang kuat untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sepanjang persyaratan hukum telah terpenuhi. Kami berharap penyidik tidak ragu meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan secara cepat, efektif, dan terukur agar klien kami memperoleh kepastian hukum,” imbuhnya.

​Dalam keterangan resminya, Tim Hukum Pusaka mengajukan lima poin desakan kepada aparat penegak hukum, yakni percepatan pemeriksaan saksi dan identifikasi peran pihak terlibat, dorongan peningkatan status ke tahap penyidikan melalui gelar perkara, pemeriksaan seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan bukti, perhatian khusus Kapolres Bogor terhadap ancaman premanisme dan kekerasan, serta jaminan perlindungan hukum bagi korban dan saksi agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan maupun intimidasi.

Baca:  Kuasa Hukum Ahli Waris TB A Basuni Sebut Pemkot Bogor tidak Punya Semangat Kepemerintahan yang Baik untuk Selesaikan Perkara

​Mu’adz juga menegaskan bahwa pendampingan hukum terhadap Herri Pras merupakan pelaksanaan amanat profesi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, bukan pembenaran atas seluruh pernyataan atau kritik kliennya. Ia menekankan pentingnya menjaga Kabupaten Bogor tetap aman dan tertib tanpa memberi ruang bagi intimidasi maupun praktik premanisme.

​”Kami ingin menegaskan bahwa mendampingi dan membela Herri Pras bukan berarti kami membenarkan seluruh pernyataan, pandangan, ataupun kritik yang pernah disampaikannya kepada siapa pun, melainkan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jika seseorang merasa dirugikan oleh pernyataan orang lain, tempuhlah jalur hukum dan jangan menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan kehendak,” pungkasnya.(D2N)