LIPUTANBOGOR.COM – Rencana pembangunan akses jalan baru di kawasan Batutulis, Kota Bogor, memunculkan polemik di tengah masyarakat, khususnya para tokoh dan penggiat budaya. Pasalnya, wilayah Batutulis dipercaya sebagai pusat sejarah dan kebudayaan Pajajaran atau yang dikenal sebagai Puser Dayeuh Padjajaran.
Kawasan ini sebelumnya dikunjungi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta agar pembangunan akses baru dilakukan dengan pembiayaan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor. Jalan tersebut memang menjadi akses penting bagi warga di Kecamatan Bogor Selatan.
Namun, proses perencanaan jalan baru justru menuai penolakan. Puluhan tokoh budaya, penggiat sejarah, serta aktivis pecinta budaya menggelar musyawarah di kompleks makam Mbah Dalem Batutulis. Dari musyawarah itu lahirlah wadah baru bernama Forum Kabuyutan Pakuan Padjajaran.
Dalam pernyataannya, forum tersebut menyoroti beberapa poin penting:
1. Forum Kabuyutan Pakuan Padjajaran menilai pembangunan akses jalan memang penting bagi masyarakat, tetapi jangan sampai merusak aspek budaya di kawasan Kabuyutan Batutulis. Jalan yang longsor perlu segera diperbaiki, sementara akses lama yang melintasi rel kereta sebenarnya tidak pernah menimbulkan masalah.
2. Konsultan perencana menyebut sudah melibatkan budayawan dalam perencanaan. Namun faktanya hanya dua orang yang diajak, sehingga tidak bisa mewakili seluruh komunitas budayawan Kota Bogor.
3. Rencana pembebasan tanah dengan anggaran lebih dari Rp23 miliar dikhawatirkan akan menyentuh area Sumur 7, yang merupakan bagian dari wilayah cagar budaya Kabuyutan Batutulis. Meski saat ini tanah tersebut dimiliki pribadi, nilai sejarahnya tetap tidak bisa diabaikan.
4. Forum menagih janji pemerintah daerah sebelumnya yang berencana menjadikan Sumur 7 sebagai cagar budaya. Para budayawan meminta agar tanah seluas 1 hektare dibebaskan seluruhnya, bukan hanya sekitar 4.000 meter persegi. Tujuannya agar keberadaan Sumur 7 sebagai warisan sejarah tidak hilang dan tetap lestari.
Forum Kabuyutan Pakuan Padjajaran menegaskan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur untuk masyarakat, tetapi tetap mendesak agar pemerintah tidak mengorbankan nilai sejarah dan budaya di Batutulis.
