Beranda News

UU Cipta Kerja, Pemkot Bogor Segera Revisi Perda dan Perwali Bertahap

LIPUTANBOGOR.COM – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Round Table Discussion membahas hambatan dalam implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Gedung Utama Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jalan Veteran II , Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).

Pada rapat yang dihadiri para wakil Menteri ini turut juga menghadirkan perwakilan dari pemerintah daerah Kota/Kabupaten, tak terkecuali Kota Bogor yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

Menurut Sekda dengan adanya UU Cipta Kerja ada 42 Peraturan Daerah (Perda) dan 50 Peraturan Wali Kota (Perwali) yang harus dievaluasi.

Baca:  Ini Dia Syarat dan Daftar Harga Tiket Nonton Pertandingan Indonesia VS Argentina di Gelora Bung Karno Pada 19 Juni 2023

“Ini pekerjaan besar yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Dampak yang paling terasa kata dia, di perubahan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang saat ini pembahasannya masih menunggu DPRD. Imbasnya, Pemkot Bogor mengalami penurunan pendapatan daerah mengingat tidak bisa menarik retribusi IMB.

“Kita simulasi kalau menggunakan IMB dan menggunakan aturan baru PBG maka pendapatan Kota Bogor akan turun 30 persen. Karena biaya untuk mendirikan rumah jadi lebih murah. Harapannya dengan biaya izin bangun rumah yang murah, maka investasi akan bertambah namun di daerah berdampak di pendapatannya jadi hilang,” sebut Syarifah.

Baca:  BKPSDM Kota Bogor Berinovasi dengan Ruang Konseling dan 'Bengkel ASN' untuk Meningkatkan Kinerja ASN

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Roni Ismail mengatakan, terkait dengan adanya UU Cipta kerja ini sedikitnya ada 42 perda dan 50 perwali yang terdampak, yang harus direvisi menyesuaikan UU Cipta Kerja. Semua akan dilakukan secara bertahap karena ada keterbatasan anggaran, SDM dan lainnya.

“Kita coba mana yang paling penting dulu pengajuan perubahannya. Nah, salah satu yang terpenting yakni terkait dengan retribusi perizinan, adanya perubahan IMB menjadi PBG yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Baca:  Bima Arya Terbitkan Perwali Pakaian Dinas ASN Kota Bogor, Selasa Wajib Pakai Kasual Produk Lokal

Ia menuturkan, jika IMB ini tidak langsung disesuaikan Perda-nya maka Pemkot Bogor tidak dapat memungut retribusi perizinan sesuai regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Saat ini perubahan revisi perda sudah disampaikan ke DPRD dan sedang menunggu jawaban dari DPRD untuk masuk dalam pembahasan.

“Kami ingin secepatnya dibahas karena berpengaruh pada pendapatan Kota Bogor. Ketika belum ada Perda-nya, Pemkot Bogor belum bisa menarik retribusinya alias nol rupiah. Kami berharap akhir tahun Perda-nya sudah bisa ditetapkan, karena kan pelayanan perizinan bangunan tetap harus dilayani,” jelasnya. (D2N)