LIPUTANBOGOR.COM – Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, menggelar kegiatan sosialisasi program kerja yang berfokus pada percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Jumat (16/10/2026).
Acara yang berlangsung di Aula Kelurahan Cilendek Barat tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, PWI Kota Bogor, perwakilan Disdukcapil, Dinas Sosial, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta insan pers.
Dalam kesempatan tersebut, Lurah Cilendek Barat, Otong Soekandar memaparkan profil wilayah Cilendek Barat yang merupakan satu dari 16 kelurahan di Kecamatan Bogor Barat.
Wilayah seluas 174,8 hektar (1,748 km²) ini secara administratif terbagi menjadi 18 RW dan 78 RT, dengan jumlah penduduk mencapai 21.130 jiwa (10.572 laki-laki dan 10.558 perempuan) yang terhimpun dalam 6.960 Kepala Keluarga (KK).
Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima dan responsif bagi masyarakat, terlepas dari berbagai dinamika lapangan.
”Sebagai pelayan masyarakat, kami senantiasa berani menghadapi berbagai karakter warga. Sekalipun ada dinamika atau emosi, kami tidak boleh terpancing. Kami tetap mengedepankan pelayanan prima,” ungkap Otong, Jumat (16/10).
Mengenai program pelayanan kependudukan, Kelurahan Cilendek Barat terus menggenjot rekam dan aktivasi IKD yang terintegrasi dengan program Perlinsos. Otong menjelaskan bahwa pelayanan tidak hanya terpusat di kantor kelurahan, tetapi juga dilakukan secara door-to-door dan jemput bola hingga malam hari ke tiap RW.
”Kami lakukan jemput bola ke wilayah-wilayah. Bahkan seperti semalam, petugas kami melayani warga hingga pukul 24.00 WIB di RW 16. Ini bentuk niat kami membantu warga yang tidak memiliki waktu datang ke kantor kelurahan pada jam kerja,” jelasnya pada
Sementara itu, Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Bogor, Rully Hasanul Basri, menjelaskan bahwa Kota Bogor ditunjuk menjadi salah satu wilayah percontohan (pilot project) percepatan dan perluasan digitalisasi bantuan sosial (Bansos) sesuai arahan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Kemendagri, dan Kementerian Sosial.
Sistem baru ini dirancang untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran data penerima Bansos (data cleansing) yang kerap terjadi akibat ketidaksesuaian domisili atau kepemilikan aset yang tertutup.
”Transformasi dari KTP fisik ke IKD menjadi kunci. Melalui integrasi aplikasi Perlinsos, masyarakat kini bisa mengusulkan bansos secara mandiri dari smartphone masing-masing setelah melakukan aktivasi IKD melalui petugas,” terang Rully.
Ia melanjutkan, setiap warga yang sudah teraktivasi IKD secara otomatis berhak menjadi ‘Agen Perisai’ atau partisipan yang dapat membantu mengusulkan warga miskin, lansia, maupun penyandang disabilitas di sekitarnya yang belum pernah tersentuh bantuan.
”Proses verifikasi wajah dan kelayakan kini sangat cepat, tidak sampai satu menit sudah keluar potensi hasilnya. Bahkan jika ada ketidaksesuaian sistem misalnya nama warga digunakan pihak lain untuk menghindari pajak progresif kendaraan masyarakat atau agen bisa langsung mengajukan sanggahan di aplikasi,” tambah Rully.
Pemutakhiran data secara menyeluruh ini menyasar kelompok desil 1 hingga desil 10 guna membersihkan data 1,16 juta jiwa penduduk Kota Bogor. Diharapkan pada penyaluran Bansos tahun anggaran 2027 mendatang, basis data penerima manfaat sudah benar-benar presisi dan transparan.
Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut Pekerja Sosial Muda Dinas Sosial Kota Bogor, Priatna, serta jajaran pengurus LPM Cilendek Barat. Rangkaian acara diakhiri dengan sesi tanya jawab (doorstop) bersama awak media dan foto bersama seluruh jajaran.(D2N)
