Beranda News Bogor Raya

BMH Ungkap Dugaan Korupsi PDAM Kabupaten Bogor

BMH, Korupsi, PDAM, Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor
Kantor PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

LIPUTANBOGOR – LSM BMH (Barisan Monitoring Hukum) mengungkap maraknya dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bogor. Kasus tersebut diantaranya SPAM Sentul, Penyertaan Modal hingga proyek-proyek yang bersumber dari dana PDAM Kabupaten Bogor.

Ketua LSM BMH, Irianto, SH mengatakan, beberapa SPAM menurut Undang-Undang (UU) yang dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi, UU No. 7 tahun 2004, putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 UU tersebut sudah tidak sesuai dengan prinsip azas UUD, atas dasar gugatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, maka SDA (Sumber Daya Air) dikembalikan ke Negara berupa BUMN atau BUMD, agar potensi ini menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Adapun pada kasus SPAM Sentul, sebut dia, letak sisi Korupsi telah dimainkan. Pasalnya, kenapa leading sektor (PDAM) tidak pernah mau take over SPAM yang ada, padahal jelas dan kedudukan hukum UU SDA, bahwa pengelolaan dikembalikan kepada Negara.

Baca:  Bima Arya: Tersangka Kasus Korupsi di KPU Bukan ASN Kota Bogor

“Hal tersebut karena ada kepentingan siapa ?,” kata Irianto dalam legal opinion yang dibagikan kepada awak media, Jumat (17/7/2020).

Adapun Dana Penyertaan Modal 150 Millyar dibagi 2 tahap, dimana termin pertama 75 M, pada era Dirut Hadi Mulya, dalam hal ini terdapat setoran kepada beberapa oknum anggota Dewan, dan pejabat lainnya.

“Hal ini pun, dibenarkan dan dakui oleh Dirut PDAM yang baru saudara Hasanudin Taher mengenai hal adanya setoran,” ungkap Irianto.

Dia juga mengatakan, dalam konsekuensi kewenangan dan jabatan, maka posisi penerus kebijakan Dirut PDAM Hasan Taher mau menerima SPJ cacat hukum?. Dimana, keuangan/uang yang dinilai cacat hukum secara Perspektif hukum, artinya pasal 55 ayat 1 (turut serta), sudah dilakukan oleh Dirut Hasan Taher karena mau menerima SPJ Hasil Gratifikasi dari saudara Hadi Mulya (Dirut lama) dengan oknum Dewan.

Baca:  Tumbuhkan Jiwa Persaudaraan, Hima PGMI UIKA Gelar Malam Silaturahmi dan Sarasehan

“Dan tentu mudah pengeceknya kalau penegak hukum mau menyikapinya dan ini sudah dalam bentuk dokumen RKAP. Dasar lidik atau penyelidikan dapat dimulai dari Rekapitulasi menjadi SPJ, kemana uang 75 M itu bergulir,” sebut Ketua LSM BMH.

Adapun termin kedua, lanjut Irianto, dari 75 M, sekitar bulan Maret 2020 telah turun, jatuh ke periode Dirut Hasan Taher. “Tidak menutup kemungkinan Indikasi setoran ke Dewan berlanjut ?,” sebutnya.

Selain persoalan di atas, LSM BMH juga mengungkap adanya proyek PDAM yang bersumber dari Dana PDAM sendiri. Hal ini menurutnya, jelas terlihat sisi korupsi. Bahkan, bentuk RKAP sampai pada pelaksanaanya terlihat jelas adanya permainan, bahkan permainan ini sudah sejak lama.

“Tentunya Bupati harus bertangung jawab karena dalam RKAP, Pemda terlibat,” papar Irianto kepada awak media.

Dalam investigasinya, LSM BMH menyebut, peran Dirum (Direktur Umum) sangat ‘Dominan’, melebihi peran Dirut. Pihaknya mencontohkan, dalam pengadaan belanja Asesoris, dapat dihitung dari harga dalam bentuk pagu ke Preslist. Dari perhitungannya, kurang lebih ada mark’up 65% dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri/OE) atau dari Bill of Quantity hasil dari Preslist ditambah adanya Netto.

Baca:  BMH Ungkap Dugaan Mark-up Pembebasan Lahan Reservoar Jabaru

“Ini bentuk korupsi secara sistematis, terstruktur dan masif, sungguh luar biasa,” terangnya.

LSM BMH juga memaparkan, dalam bentuk pelelangan terjadi Rekasa Lelang, apalagi lelang PDAM secara Off Line (ULP Internal) yang diperankan oleh orang di bawah Direksi berujung dalam bentuk success fee, antara pihak PDAM dengan pihak ketiga sesudah terjadinya win-win.

“Dilihat dalam RAB dimainkan Spek Technis & BQ,” pungkasnya.

Saat berita ini diterbitkan, tim awak media masih berupaya mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk mendapat keterangan lebih lanjut. (Dan)