Beranda News Bogor Raya

Direktur DEEP Dorong DKPP Tuntaskan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik dan Penyelenggara Pemilu

LIPUTANBOGOR.COM – Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mendorong DKPP untuk segera menuntaskan dan memproses seluruh laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang sudah memenuhi syarat, Selasa (25/11/2020).

“Salah satunya dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu Ogan Ilir, Sumatera Selatan,” kata Neni dalam keterangannya.

Hal tersebut, menurut Neni, karena mengingat tahapan penyelenggraan pilkada serentak 2020 terus berjalan dan menjelang pemungutan serta penghitungan suara.

Neni juga membeberkan beberapa alasan pihaknya meminta DKPP segera malakukan sidang dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Baca:  Awal Perjalanan Organisasi Pemuda Irbat

“Jika persidangan tidak segera dijadwalkan ini akan sangat rawan terhadap integritas, kredibilitas, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu,” jelas Neni.

Selain itu, sambung Neni, suhu politik yang kian memanas dapat menyebabkan konflik antar pendukung akan selalu terjadi dan mengakibatkan kontestasi yang tidak sehat. “Padahal, harapan masyarakat penyelenggraan pilkada dapat berjalan dengan free and fair election,” paparnya.

Apalagi, lanjut Neni, jika ada indikasi dugaan ketidaknetralan penyelenggara yang dapat merugikan dan menguntungan salah satu pasangan calon. “Hal ini tentunya dapat mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung dan menjadi tantangan berat,” beber Neni.

Baca:  DKPP Temukan Telur HE Diperjual-belikan di Pasar Anyar

Neni menambahkan, DEEP juga mendorong kepada penyelenggara pemilu untuk selalu menjaga integritas, kepercayaan publik dan melaksanakan aturan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. “Menjaga integritas pilkada menjadi tanggung jawab konstituen, penyelenggara dan partai politik,” paparnya.

Lebih lanjut, Neni mengatakan, DEEP tidak bosan untuk mengingatkan kepada masyarakat agar selalu mengawal tahapan yang sedang berlangsung. “Hal tersebut karena peran dan partisipasi publik menjadi sangat penting untuk mewujudkan pilkada yang bermartabat dan demokratis,” tutupnya. (Z)