Beranda News Bogor Raya

GMNI Bogor: Aku Ingin OMTampan, Bukan OMnibus Law

GMNI Bogor, Omnibus Law
Para aktivis GMNI Cabang Bogor menggelar Demontrasi, di sekitar Tugu Kujang Kota Bogor, Senin (17/2/2020). Mereka menolak RUU Omnibus Law (doc. Lead.co.id)

Liputan Bogor – Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bogor menggelar Demontrasi, di sekitar Tugu Kujang Kota Bogor, Senin (17/2/2020). Dalam aksinya, mereka menolak RUU Omnibus Law yang Draftnya sudah diserahkan ke DPR Minggu lalu.

Omnimbus law merupakan perundang-undangan yang mengandung satu muatan peraturan, di dalamnya termuat banyak peraturan. Omnimbus law terdiri dari multisektoral dan banyak pasal akibat dari banyaknya sektor yang akan dimasukan.

Tampak para Mahasiswa satu persatu melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga mengibarkan bendera dan membentangkan soanduk serta pamflet bertuliskan “Aku Ingin OM Tampan, Bukan OMnibus Law”, “Itu Peraturan Apa Gado Gado?, Diulek Semua Jadi Satu”.

Baca:  Juara Olimpiade Sains Nasional se-Kota Bogor Siap Tanding di Tingkat Provinsi

Dalam aksinya, GMNI Bogor menilai, penyusunan RUU tersebut tidak demokratis, karena hanya melibatkan kalangan elit penguasa tanpa mertakan masyarakat secara umum. Padahal, RUU tersebut sangat berdampak pada kepentingan banyak pihak, terutama para petani dan buruh.

“Kami menilai proses pembuatan kebijakan ini tidak sesuai alurnya, terlalu terburu-buru dalam meringkas berbagai kebijakan menjadi satu payung hukum, tidak transparansi dan tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatanya,” ungkap ketua GMNI Cabang Bogor, Fera Priyatna saat berorasi.

Pemerintah berdalih, RUU ini akan meningkatkan pertumbuhan investasi, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, GMNI Bogor menilai narasi itu mengabaikan dampak lain dari peningkatan investasi tersebut.

Baca:  Bulan Ramadhan Dinilai Bulannya Kebakaran

Dia melanjutkan, terdapat banyak pasal yang akan mempermudah investasi sumberdaya alam secara besar-besaran sehingga akan memunculkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

“Pemerintah menganggap investasi dengan mudah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi melupakan dampak sosial dan kerusakan lingkungan,” ungkap Fera.

Lebih lanjut disebutkan, banyak wewenang pemerintah daerah yang diambil oleh pemerintah pusat akan merusak demokrasi dan menumbuhkah rezim yang otoriter. Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk memberikan izin usaha kepada para pemodal yang akan merampas tanah rakyat kecil. Hal itu kata Fera akan membuat masyarakat akan semakin dirugikan.

Baca:  Anggaran Covid-19 Tidak Transparan, Mahasiswa Ancam Demonstrasi

“Kebijakan ini akan semakin memiskinkan petani dan buruh,” terangnya seperti dikutip Lead.co.id.

Terlebih lagi, kata dia, saat ini banyak sekali izin ekstraksi sumberdaya yang tumpang tindih dan bermasalah. Hal ini akan mempermudah pemodal mengambil tanah petani. (Red)