LIPUTANBOGOR – Menjelang Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 pada 3 Juni mendatang, Pemerintah Kabupaten Bogor tampak sibuk bersolek. Panggung seremoni didirikan, festival kebudayaan dirancang, dan euforia tahunan mulai digaungkan.
Namun, di balik gemerlap lampu panggung pesta tersebut, ada borok besar yang sengaja ditutupi: kegagalan negara dalam memenuhi hak paling dasar warganya, yaitu pendidikan.
Berdasarkan data rekapitulasi Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Bogor per 2 November 2025, angka putus sekolah di wilayah ini menembus angka yang mengerikan: 19.222 anak.
Secara rinci, 11.840 anak putus sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD), dan 7.382 anak di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ingat, ini bukan sekadar deretan angka statistik di atas kertas laporan administratif. Ini adalah nasib, keringat, dan masa depan belasan ribu anak Kabupaten Bogor yang sedang dipertaruhkan di jalanan.
Paradoks Pembangunan: Megah Fisiknya, Kerdil Manusianya
Ada ironi yang menjerit di sini. Kabupaten Bogor selama ini bangga melabeli dirinya sebagai wilayah penyangga ibu kota dengan geliat infrastruktur yang masif. Jalan-jalan dibeton, kawasan bisnis diperluas, dan proyek fisik dipamerkan sebagai simbol “keberhasilan”.
Namun mari kita bertanya: Apa arti jalan yang mulus dan gedung yang menjulang, jika jalan menuju sekolah justru tertutup bagi belasan ribu anak-anak kita?
Pemerintahan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi tidak boleh menutup mata dan terjebak dalam ilusi pembangunan fisik. Ukuran kemajuan sebuah daerah tidak boleh hanya dihitung dari seberapa banyak semen dan beton yang dicor, melainkan dari seberapa besar daerah tersebut mampu menjamin kecerdasan rakyatnya.
Alarm Merah Krisis Generasi
Angka 19.222 anak putus sekolah adalah alarm merah yang memekakkan telinga. Kita tidak bisa lagi naif dengan menyederhanakan masalah ini sebagai “faktor ekonomi keluarga” semata. Ini adalah akumulasi dari:
▪︎ Lemahnya keberpihakan kebijakan anggaran pendidikan.
▪︎ Buruknya sistem pendataan dan pengawasan di akar rumput.
▪︎ Minimnya intervensi konkret dari pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan.
Jika pembiaran ini terus berlanjut, Kabupaten Bogor sedang menanam bom waktu berupa krisis sumber daya manusia. Anak-anak yang hari ini kehilangan hak sekolahnya, besok akan menjadi kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, bahkan politik. Dampak panjangnya sudah jelas: angka pengangguran meroket, kemiskinan struktural menjadi lingkaran setan, dan kerentanan sosial akan meningkat.
HJB: Refleksi atau Sekadar Slogan?
Momentum HJB ke-544 ini harus menjadi tamparan keras sekaligus ruang refleksi total bagi Pemkab Bogor. Pesta tahunan ini tidak boleh hanya menjadi ajang bakar duit untuk pencitraan dan bagi-bagi panggung sloganistis, sementara urusan perut dan otak rakyat diabaikan.
Pemkab Bogor harus segera mengambil langkah darurat yang terukur, bukan sekadar janji manis di atas podium:
Intervensi Anggaran: Perluas akses fiskal pendidikan gratis bagi masyarakat miskin absolut.
Sistem Jemput Bola: Lakukan validasi data ATS secara real-time dan jemput mereka kembali ke bangku sekolah.
Pemerataan Fasilitas: Hentikan ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah pusat pemerintahan dan wilayah pelosok Bogor.
Sebab pada akhirnya, daerah yang besar bukanlah daerah yang hanya mampu membangun jembatan megah, melainkan daerah yang mampu memanusiakan manusianya.
Hari Jadi Bogor ke-544 harus menjadi momentum berbenah, bukan sekadar hura-hura di atas penderitaan anak cucu kita.
Oleh: Bhakti S. Legawa (Ketua Umum HMI-MPO Cabang Bogor)
