Sebagai salah satu kader Muhammadiyah yang pernah mengikuti tahapan perkaderan di berbagai tingkatan organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah, bahkan pernah mengikuti proses kegiatan belajar dan mengajar formal di lembaga pendidikan dibawah naungan persyarikatan Muhammadiyah, saya mendapat pemahaman nilai kemuhammadiyahan yang berorientasi pada penguatan spiritualitas agama, kesadaran atas nilai sosial kemanusiaan, serta pada peran persyarikatan yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat secara umum.
Dari banyak guru, mentor perkaderan, bahkan sesama rekan kader dalam berbagai gerakan, saya mengimani bahwa nilai-nilai luhur yang disinggung di atas tadi, secara dominan telah menjadi motif dan daya tarik bagi siapa saja yang pada akhirnya memutuskan diri untuk ingin mengenal Muhammadiyah secara lebih dekat, bahkan, dikemudian hari resmi menjadi anggota Muhammadiyah.
Namun seiring berjalannya waktu, terjadi dialektika dan dinamika yang saya ikuti didalam rumah persyarikatan khususnya dalam lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Saya dibawa untuk melihat adanya berbagai realitas yang bersifat paradox atau bertentangan. Terjadi semacam pecah kongsi antara ucapan dan perilaku beberapa oknum kader Muhammadiyah yang bahkan dalam hirarkis organisasi, sudah berada pada maqam “ayahanda” yang (semestinya) mampu bersikap arif dan bijaksana dalam menjalankan dan mengelola persyarikatan sebagaimana yang disepakati oleh para founding fathers-nya yang kemudian dituangkan sebagai aturan baku persyarikatan.
Khususnya dalam waktu satu bulan menjelang Musyawarah Daerah (Musyda) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor ke-14 pada Mei 2023 mendatang, saya menyaksikan beberapa kejanggalan yang terjadi yang boleh jadi luput dari kacamata akar rumput.
Yang pertama, Panitia Pemilihan (Panlih) Musyda yang tidak bisa menjaga jarak dengan salah satu tokoh yang disinyalir kuat akan dicalonkan sebagai calon Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhamadiyah yang baru. Meskipun belum ada calon atau kandidat formatur yang ditetapkan, namun dengan telah di SK-kannya Panitia Pemilihan pada 29 Maret 2023 lalu, artinya seluruh tahapan menuju pemilihan formatur dan ketua umum sudah dimulai.
Sebagai informasi, sistem pemilihan pimpinan di Muhammadiyah menggunakan sistem formatur dengan prinsip perwakilan dalam penunjukkan ketua umum. Tahapannya nanti, tiap-tiap Pimpinan Cabang Muhammadiyah merekomendasikan usulan kandidat ketua. Adapun batas usulan secara akumulatif dibatasi pada 39 nama kandidat. 39 kandidat ini akan ditetapkan pada Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda) Muhammadiyah Kabupaten Bogor.
Dari 39 nama usulan kandidat akan dipilih oleh peserta Musyda yang berasal dari beberapa unsur seperti ranting, cabang, BPH dan unsur lainnya sesuai AD/ART Pemilihan Pengurus dan ketua di Muhammadiyah, nanti akan dikerucutkan menjadi 13 nama terpilih. Dari sinilah terbentuk yang namanya formatur terpilih yang nantinya melakukan musyawarah untuk menentukan Ketua Umum. Ketua Umum tidaklah mesti yang mendapat suara terbanyak dalam Musyda, tapi dia ditentukan oleh dinamika dalam formatur 13.
Saya kemudian bertanya-tanya tentang “integritas” panitia pemilihan ini. Jika beredar foto pertemuan yang tersebar begitu banyak ke publik antara Panitia Pemilihan dengan salah satu tokoh yang diduga kuat akan dicalonkan sebagai Ketua Umum, maka apakah kepanitiaan tersebut hanyalah sebagai bagian dari formulasi dan skema kemenangan salah satu calon yang sudah didesain sedemikian rupa oleh regime Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor hari ini?
Temuan janggal ini, ternyata diperkuat relevansinya dengan beredarnya video yang merekam Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor yang hari ini sedang menjabat. Dalam salah satu pidatonya, beliau cukup vulgar melakukan ajakan atau menggiring opini warga Muhammadiyah Kabupaten Bogor untuk memilih salah satu tokoh yang akan mejadi kandidat ketua umum.
Dalam video tersebut, Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor mengatakan kepada forum; “Maka saya hanya pesan, saya pesan, tetap dari Leuwiliang ..” Konteks dari pidato tersebut adalah mengarah kepada harapan atas sosok ketua baru Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor mendatang.
Sebagai orang yang juga konsen pada isu-isu politik dan pemilu, saya pribadi melihat hal semacam ini, relatif menjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Ditambah, sosok tokoh yang nyatanya orang Leuwiliang tersebut, adalah juga tokoh yang dalam beberapa kesempatan duduk makan bersama dengan beberapa Panitia Pemilihan Musyda yang telah di SK-kan tadi.
Kini makin jelas puzzle yang direkatkan. Bila semua gerakan ini memang diniatkan untuk memenangkan salah satu calon diatas calon yang lain, hal ini sebenarnya sah bila dilakukan oleh tim sukses si calon tersebut. Namun bila ini faktanya dilakukan oleh unsur elite yang berada dalam internal kekuasaan yang saat ini menjabat, saya pribadi melihat Muhammadiyah Kabupaten Bogor sudah keluar jalur dan sudah tidak lagi menempatkan adab dan etika organisasi sebagai jalan dakwah gerakan.
Dari beberapa catatan janggal di atas, saya merasa Muhammadiyah Kabupaten Bogor sedang merubah bentuk dirinya menjadi gerakan ormas politik praktis. Hal ini boleh jadi juga disebabkan karena Ketua Umum PDM Kabupaten Bogor hari ini adalah mantan salah satu anggota partai politik. Dengan gambaran kejanggalan di atas, bukan tidak mungkin, karakter beberapa oknum kader seperti ini bisa menjadi penyakit sosial khususnya menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang, dimana dengan baju Muhammadiyahnya, mereka berpotensi memperjualbelikan persyarikatan bertukar dengan kepentingan pribadi yang bersifat pendek dan tidak berdampak bagi Muhammadiyah samasekali.
Namun saya ingin memastikan, seberapa jauh persyarikatan ini akan dilelang dalam pasar politik nanti? Semua ini bisa saja terjadi hanya jika “kandidat” yang telah didesain untuk terpilih itu, yang juga orang Leuwiliang itu, benar-benar pada akhirnya terpilih melalui usaha dan tipu daya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur “agama” yang menjadi basis gerakan utama Muhammadiyah sendiri sebagai persyarikatan Islam.
Semoga realitas ini bisa dilihat secara komprehensif oleh banyak pihak khususnya keluarga besar persyarikatan Muhammadiyah di tingkat akar rumput, bahwa keilmuan dan pengalaman berorganisasi kelompok oknum elite Muhammadiyah Kabupaten Bogor, nyatanya tidak selalu beriringan dengan adab dan etika personalnya dalam mengelola rumah besar persyarikatan. Wallahu ‘alam.
Oleh: Rizki Riyanto, M.Pd.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Bogor Periode 2015-2017
