LIPUTANBOGOR.COM — Situasi di Jalur Gaza kembali memanas setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan resolusi kompromi yang diajukan Amerika Serikat. Keputusan itu oleh sejumlah pengamat dinilai tidak mendekatkan Palestina pada kedaulatan, justru mempertebal kekhawatiran akan skema pengaturan Gaza pasca-perang yang dikontrol kekuatan besar.
Di tengah dinamika tersebut, wacana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza memunculkan alarm baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, pada Rabu (19/11) di Jakarta menegaskan agar pemerintah tidak mengambil langkah gegabah.
Sudarnoto mengingatkan bahwa Indonesia berisiko masuk ke dalam arsitektur keamanan yang sedang dirancang Amerika Serikat dan Israel. Ia menilai ada potensi pasukan asing — termasuk dari negara-negara Muslim — diarahkan sebagai kekuatan pengendali yang justru bisa berhadapan dengan faksi perjuangan Palestina.
“Kami mengingatkan pemerintah agar berhati-hati, jangan sampai terjebak dalam skema politik Amerika dan Israel. Jangan sampai pasukan kita malah digunakan untuk mengamankan kepentingan Israel pasca-perang,” ujarnya.
Menurutnya, misi yang dilakukan tanpa mandat jelas berpotensi menggeser posisi Indonesia dari negara yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari mekanisme stabilisasi yang diuntungkan pihak penjajah.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin mengirim kontingen, maka mandatnya harus murni dari PBB, bukan dari koalisi atau aliansi yang dikendalikan kekuatan besar.
“Kalau tujuannya kemanusiaan, kirim tenaga medis, logistik, dan relawan. Mandatnya harus jelas. Ini taruhan besar bagi politik luar negeri bebas aktif Indonesia,” tegas Sudarnoto.
Peringatan keras dari MUI ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap langkah diplomasi dan operasional terkait Gaza harus tetap berada di jalur amanat konstitusi: menolak segala bentuk penjajahan dan berdiri teguh bersama rakyat Palestina. (red)
