KABUPATEN BOGOR – Proses pengadaan Konstruksi Pembangunan Lapangan Tembak pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 senilai Rp11.847.410.485 dipertanyakan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda (KMP) Bogor Raya.
Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi terutama menyangkut proses pengadaan melalui E-Katalog Versi 6.0/E-Purchasing Pekerjaan Konstruksi hingga ditetapkannya PT Manggusu Waru Nusantara sebagai penyedia.
Ketua KMP Bogor Raya, A. D. Yulianto, mengatakan pihaknya mempertanyakan apakah seluruh tahapan pengadaan telah berlangsung secara transparan, kompetitif, dan sesuai dengan ketentuan.
“Yang kami pertanyakan bukan hanya nilai proyeknya. Kami ingin melihat bagaimana prosesnya sejak perencanaan, penyusunan spesifikasi, penentuan harga, sampai dengan penetapan penyedia. Apakah benar seluruh proses berjalan secara terbuka dan kompetitif?” kata A. D Yulianto.
Menurutnya, penggunaan E-Katalog maupun E-Purchasing tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengawasan terhadap proses pengadaan.
Terlebih, nilai pekerjaan mencapai hampir Rp11,85 miliar, sehingga menurut KMP Bogor Raya perlu ada keterbukaan mengenai RAB, HPS atau dasar referensi harga, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, metode E-Purchasing yang digunakan, proses negosiasi, serta dasar pemilihan penyedia.
Ketua KMP BR juga mempertanyakan kemungkinan adanya proses yang sejak awal mengarah atau menguntungkan penyedia tertentu.
“Kami tidak mau menuduh sebelum ada pemeriksaan. Tetapi kalau ada indikasi spesifikasi diarahkan, harga tidak wajar, proses tidak kompetitif, atau ada pihak tertentu yang sejak awal sudah dikondisikan untuk mendapatkan pekerjaan, itu harus diperiksa,” tegasnya.
Menurut A.D Yulianto, dugaan pengondisian atau kongkalikong tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta. Namun, dugaan tersebut juga tidak semestinya diabaikan apabila terdapat indikator yang dapat diuji melalui dokumen pengadaan dan pemeriksaan lapangan.
Karena itu, KMP Bogor Raya meminta agar proses pengadaan proyek tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Beberapa hal yang dinilai perlu ditelusuri antara lain bagaimana kebutuhan proyek ditentukan, siapa yang menyusun spesifikasi teknis, bagaimana HPS atau harga acuan ditetapkan, metode E-Purchasing yang digunakan, apakah terdapat proses negosiasi atau kompetisi dengan penyedia lain, serta bagaimana PT Manggusu Waru Nusantara akhirnya dipilih.
Selain proses administrasi, kewajaran nilai kontrak juga perlu dibandingkan dengan kondisi pekerjaan sebenarnya.
“Rp11,84 miliar itu uang publik. Maka harus bisa dijelaskan secara terbuka, setiap rupiahnya digunakan untuk apa, volumenya berapa, spesifikasinya seperti apa, dan hasil pekerjaannya seperti apa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan juga penting untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dengan penyedia.
KMP Bogor Raya mendorong Inspektorat Kabupaten Bogor maupun aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi yang perlu ditindaklanjuti.
“Kalau setelah diperiksa ternyata semua sesuai aturan, harga wajar, proses kompetitif dan tidak ada permainan, tentu harus disampaikan kepada publik. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, maka harus ada tindak lanjut sesuai hukum,” katanya.
Sorotan tersebut pada akhirnya menempatkan proses pengadaan sebagai persoalan utama. Sebab, transparansi tidak cukup hanya dengan menggunakan sistem elektronik.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah proses pengadaan proyek Lapangan Tembak senilai Rp11,84 miliar tersebut benar-benar kompetitif dan transparan, atau terdapat proses yang perlu dibuka dan diperiksa lebih dalam?
KMP Bogor Raya meminta seluruh dokumen dan tahapan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
