CIBINONG – Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa pada, di depan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (23/2/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk konsistensi sikap kritis RMB terhadap sejumlah program yang bersumber dari skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Bogor.
Demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang digelar pada 5 Februari 2026. Dalam aksi terdahulu, RMB mengaku belum mendapatkan jawaban maupun klarifikasi resmi dari pihak DPRD terkait substansi persoalan yang mereka pertanyakan.
Ketua RMB, Mahdi, menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar yang akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor (Dispora).
“Kami mempertanyakan urgensi dan rasionalitas pengadaan videotron, microphone, dan sound system dengan nilai anggaran yang sangat besar tersebut. Hingga aksi pertama digelar, belum ada klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Mahdi.
RMB menilai ketiadaan respons dari DPRD menjadi preseden buruk dalam praktik akuntabilitas publik serta tidak mencerminkan semangat transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam aksi lanjutan ini, RMB kembali menegaskan kritik terhadap rencana pengadaan melalui mekanisme Pokir DPRD yang dinilai tidak memiliki urgensi strategis serta tidak proporsional dengan kebutuhan riil daerah, khususnya di sektor olahraga.
Menurut RMB, penyusunan dan pengalokasian anggaran daerah seharusnya berlandaskan prinsip skala prioritas, efektivitas, efisiensi, serta kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penganggaran hingga Rp120 miliar untuk pengadaan perangkat tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak pembangunan olahraga di Kabupaten Bogor.
RMB meminta agar anggaran tersebut dialihkan ke program yang lebih substantif dan berdampak langsung, seperti penguatan sistem pembinaan atlet secara berkelanjutan, pengembangan serta revitalisasi sarana dan prasarana olahraga, serta peningkatan kesejahteraan atlet.
“Pembangunan prestasi olahraga tidak bisa ditopang oleh proyek-proyek yang bersifat simbolik. Yang dibutuhkan adalah investasi jangka panjang yang menyentuh kebutuhan struktural dan kesejahteraan pelaku olahraga,” tegasnya.
Tujuh Tuntutan RMB
Dalam aksi tersebut, RMB menyampaikan tujuh tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni:
- Mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar melalui mekanisme Pokir DPRD yang dilaksanakan oleh Dispora, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan skala prioritas pembangunan daerah.
- Mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor melakukan evaluasi komprehensif terhadap program Posyandu Digital yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor (DPMD) melalui mekanisme Pokir DPRD dengan anggaran mencapai Rp20 miliar, agar tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
- Menuntut pembatalan pengadaan videotron, microphone, dan sound system serta pengalihan anggaran untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kesejahteraan atlet, serta mengembangkan dan merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bogor.
- Meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap rencana pengadaan tersebut guna memastikan tidak adanya penyimpangan maupun konflik kepentingan.
- Mendesak DPRD Kabupaten Bogor berbenah dan mengembalikan mekanisme Pokir pada esensi konstitusionalnya sebagai instrumen penyaluran aspirasi rakyat yang objektif dan berpihak pada kepentingan publik.
- Mendesak DPRD membuka ruang dialog yang responsif, terbuka, dan partisipatif terhadap kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan kontrol sosial.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor menempatkan skala prioritas anggaran pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penambahan penerangan jalan di wilayah pelosok, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta sektor publik lain yang berdampak langsung dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan rakyat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Bogor terkait tuntutan yang disampaikan RMB. (*)
