KOTABOGOR,LIPUTANBOGOR.COM – Tuntutan Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPPAR) dalam aksi unjuk rasa (Unras) di Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas mafia pajak dan mafia aset negara di Kota Bogor, dengan objek yang diduga bermasalah Bogor Golf Center (BGC) menunggak pembayaran pajak mencapai Rp. 10 Miliar, dan tanah seluas 23 Hektar di Jalan dr. Semeru Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang telah dikuasai perorangan, beberapa waktu lalu, nampak mendapatkan respon dari Kementerian Kesehatan RI.
Sebelumnya pihak Kementerian Kesehatan berjanji akan segera bertindak atas tuntutan GEMPPAR tersebut.”
” Ya sekarang Kemenkes RI sudah membuat tim untuk menggali masalah aset dan pajak milik Kemenkes di Kota Bogor.” Di minggu depan ini tim akan segera turun ke Kota Bogor,” ungkap Perwakilan Kementerian Kesehatan RI saat menerima pengunjuk rasa beberapa waktu lalu.
” Di minggu depan ini tim akan segera turun ke Kota Bogor,” tegasnya singkat.
Hingga pada hari ini (11/06/2021) berdasarkan pantauan media Liputanbogor.com Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg. Oscar Primadi, MPH mendatangi Bogor Golf Club Kota Bogor yang turut di dampingi jajaran Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM).
Namun disayangkan diduga kuat Sekertaris Jendral Kementerian Kesehatan RI menghindari awak media yang menunggu untuk mengkonfirmasi di pintu keluar Bogor Golf Club. Jajaran Kementerian Kesehatan RI dan juga pihak RSMM Bogor lebih memilih keluar melalui jalan belakang yang tersembunyi. Bahkan perwakilan GEMMPAR yang juga sudah menunggu di depan gerbang keluar dikecoh hingga tidak dapat menyampaikan aspirasinya.
” Sangat disayangkan Kementerian Kesehatan RI menghindar dari kami, mereka lebih memilih keluar dari pintu belakang yang sudah lama tidak dipakai.” Ya artinya kehadiran mereka hari ini masih menjadi tanda tanya besar kami,” ungkap Koordinator GEMPPAR Fatholah Fawait, kepada awak media di lokasi.
” Apakah ini bagian untuk menidaklanjuti tuntutan kami, atau mereka sedang berkoordinasi untuk mengamankan masalah aset dan pajak tersebut,” tambah pria yang akrab disapa Sihol.
Sihol yang juga Ketua DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor menyampaikan, kami akan terus mengawal masalah aset dan pajak ini.” Perihal pajak diduga kuat ada konspirasi didalam lingkup birokrasi baik Kementerian Kesehatan RI, RSMM, dan Pemkot Bogor karena pajak tersebut sejak 2013 hingga 2021 ini belum dibayarkan senilai Rp. 10 Miliar, dan buktipun lengkap.”
Lalu, lanjut Sihol, aset tanah negara lebih dari 23 Hektar di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang kini sudah dikuasai milik pribadi – pribadi dengan berbentuk hotel, ruko – ruko dan lain sebagainya, ini sangat jelas bagaimana aturannya dan bagaimana regulasinya, yang hingga saat ini seperti disembunyikan,” tegas Sihol.
Seperti diketahui ada dua permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Bogor yang jelas surat dan bukti – buktinya telah dilayangkan baik kepada Kementerian Kesehatan RI dan KPK, bahwa ada dugaan kuat mafia – mafia yang telah menilep pajak hingga mencapai Rp. 10 Miliar di Bogor Golf Club (BGC), milik Kemenkes RI yang berlokasi di Kota Bogor, dan aset negara di Kota Bogor yang diduga kuat telah dirampas.( red )
Editor : Dadan Gandara
