Beranda News Bogor Raya

AGJT Gelar Konsolidasi, Bahas Permasalahan Jalur Truk Tambang

LIPUTANBOGOR.COM- Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) menggelar konsolidasi lima Kecamatan (Rumpin, Gunung Sindur, Cigudeg, Parungpanjang, Legok) membahas permasalahan jalur tambang saat ini dan rencana kedepa di Cisauk, Kabupaten Bogor, Sabtu (19/5).

Salah satu pengurus AGJT, Lathif mengatakan berdasarkan masalah yang ditangani Pemerintah selama ini tidak mebuahkan hasil dan rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang yang terdapat dalam Laporan Hasil Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang di janjikan kepada masyarakat tidak direalisasikan sampai saat ini.

“Maka dalam hal ini masyarakat di lima Kecamatan masih diselimuti oleh masalah akibat pertambangan yang telah mengakibatkan banyak menelan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, penyakit ISPA serta kemacetan panjang,” paparnya.

Baca:  Korps Mahasiswa GPII Komisariat UIKA Bogor Tantang Satpol PP, Razia Miras di Cafe dan Restoran

Ia juga mengatakan kondisi kemacetan yang terjadi setiap harinya akibat dari antrian truk-truk tambang yang parkir di ruas jalan umum seringkali mencelakai pengendara lain dan merugikan masyarakat sekitar. Tercatat dalam kondisi tersebut telah mengakibatkan 4 kali kecelakaan (menabrak buntut truk tambang yang parkir di ruas jalan) yang menewaskan 2 orang dan 2 orang lainnya luka parah.

“Banyak sekali kerugian-kerugian lainnya yang tidak terhitung dan tergantikan oleh negara pada kondisi yang terjadi saat ini,” cetusnya.

Kami menyadari, lanjutnya, masyarakat yang berjuang untuk menertibkan dan memberlakukan jam operasional pukul 20.00-05.00 WIB seringkali dihadapkan oleh supir-supir truk tambang itu sendiri. Hal tersebut tidak lain merupakan upaya yang diandalkan perusahaan tambang dan transporter yang menjadikan supir truk tambang sebagai tameng atau dalih untuk terus melanggengkan perusakan kelestarian alam secara besar-besaran demi merauk keuntungan sebesar-besarnya.

Baca:  SPAM Katulampa Akan Segera di Uji Coba, Ini Waktunya

“Para supir truk dan buruh tambang yang digaji dengan upah yang rendah seringkali diprovokasi oleh pengusaha-pengusaha tambang dan transporter untuk dapat dikendalikan sebagai tameng dari perlawanan masyarakat,” katanya.

Padahal, kata dia, di samping itu supir truk tambang juga sangat dirugikan oleh pungutan biaya dari perusahaan maupun pungutan liar yang selama ini diacuhkan oleh aparatur negara. Maka dalam hal ini sangat diperlukan persatuan rakyat untuk melawan ketimpangan dan ketidakadilan.

Dengan hal tersebut dalam konsolidasi kali ini pihaknya menyatakan :

Baca:  Penerimaan PPDB di SMA Negeri 4 Bogor diwarnai Ricuh

1. Menyerukan kepada berbagai masyarakat baik supir truk dan buruh tambang, pemuda maupun tokoh masyarakat untuk bergabung melawan ketimpangan dan ketidakadilan.

2. Menolak segala bentuk uji coba jam operasional oleh BPTJ maupun Kepala Daerah.

3. Mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikan jalur khusus truk tambang dan jam operasional 20.00-05.00 (dalam jangka pendeknya).

4. Mendesak Pemerintah untuk memberantas pungutan liar di segala titik kepada supir truk tambang.

“Bila kemudian Pemerintah Daerah dan BPTJ masih memaksakan atas uji coba yang kesekian kalinya, maka jangan salahkan kami rakyat mengambil sikap sendiri untuk bisa keluar dari ketidakadilan ini,” pungkasnya.

Rep : M Ihsan A