LIPUTANBOGOR.COM – Pj Walikota Bogor, Heri Antasari, memberikan penjelasan terkait kelanjutan program transportasi BisKita Transpakuan yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait percepatan penghentian subsidi oleh pemerintah pusat.
Hal ini menyusul adanya rencana pemerintah pusat untuk mempercepat pemberhentian subsidi transportasi, yang sebelumnya direncanakan pada 2026 menjadi 2025.
Menurut Heri, meskipun koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), telah dilakukan, Pemkot Bogor masih belum menerima informasi resmi mengenai kelanjutan lelang pengelolaan teknologi transportasi tersebut.
Pihaknya berharap proses tersebut dapat segera dilanjutkan untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat dan pengelola transportasi.
“Terakhir kami mendapat informasi bahwa ada rapat koordinasi internal Kemenhub, namun kabar resminya belum diterima. Kami berharap kelanjutan program BisKita dapat segera diputuskan. Sementara itu, Pemkot akan terus mencari solusi darurat untuk memastikan pelayanan transportasi tetap berjalan,” ujar Heri Antasari pada Jum’at (10/1).
Heri juga menjelaskan, sejak awal dirinya menjabat sebagai Pj. Walikota Bogor, Pemkot Bogor dan DPRD sudah melakukan upaya keras untuk mempersiapkan peralihan subsidi, meskipun persiapannya belum maksimal.
“Kami memang belum sepenuhnya siap mengambil alih pada 2025. Jika rencana peralihan subsidi dilaksanakan pada 2026, kami yakin Pemkot lebih siap menghadapi tantangan ini,” tambahnya.
Terkait dampaknya bagi sopir BisKita, Heri menjelaskan bahwa hubungan mereka langsung dengan Kemenhub dan pihak ketiga yang memenangkan lelang pengelolaan. Oleh karena itu, Pemkot Bogor tidak dapat langsung memberikan solusi bagi para sopir yang terdampak.
Namun, Pemkot berkomitmen untuk mencari solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk memastikan layanan transportasi bagi warga tetap berjalan dengan baik.
“Kami sangat memahami bahwa masalah ini berdampak pada sopir dan karyawan BisKita. Pemkot Bogor tentu akan terus berusaha mencari jalan terbaik bagi mereka, meskipun hubungan mereka lebih banyak dengan pihak Kemenhub dan pengelola pihak ketiga,” jelas Heri.
Di akhir pernyataannya, Heri menegaskan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah percepatan terminasi subsidi dan Pemkot Bogor tidak pernah menyetujui percepatan tersebut. Pemkot akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang terbaik bagi warga Kota Bogor.
Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sedang dihadapi Pemkot Bogor dan pemerintah pusat terkait kelanjutan BisKita Transpakuan. Pemkot Bogor akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan transportasi yang terbaik bagi warganya.(D2N)
