Beranda News Bogor Raya

Dedie Rachim: Pekan Depan Jalan Semeru Harus Bebas PKL

LIPUTANBOGOR.COM – Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim beserta sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Jumat (28/6/2019).

Dedie mengatakan, bahwa sidak yang dilakukannya itu sebagai langkah pemkot di dalam mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Untuk itu, PKL yang ada di jalan tersebut harus di tata, salahsatunya yaitu bisa ditampung di area sekitar Rumah Sakit Marzuki Mahdi, RS Mata Ainun dan lokasi lain disekitar area.

“Setelah turun langsung kelapangan, banyak ditemukan permasalahan dan ternyata sudah bertahun-tahun permasalahan di Jalan Semeru ini tidak dievaluasi maupun ditertibkan,” ungkap Dedie di sela sidak.

Baca:  Gudang Home Industri Kopi di Megamendung Terbakar

Kata Dedie, para PKL di Jalan Semeru itu mayoritas para pedagang dari luar Kota Bogor, seperti Kabupaten Bogor bahkan ada juga yang berasal dari Madura.

Ia pun menegaskan, para PKL ini harus segera menertibkan sendiri atas bangunan yang sudah didirikan, dan dalam waktu satu minggu belum juga mereka pindah maka akan ditertibkan oleh Pemkot melalui Satpol PP Kota Bogor.

“Jika dalam waktu satu minggu para PKL masih tetap membandel dan berjualan disepanjang Jalan Semeru, nanti akan ada penindakan lebih tegas. Tentunya, kita akan menyerahkan kepada Satpol PP Kota Bogor untuk ditertibkan, karena kita juga memiliki aturan atau perda untuk ditegakkan,” tegasnya.

Baca:  Manfaatkan Lahan Perkotaan dengan Konsep Urban Farm, DPD Mapancas Diapresiasi Walikota

Dia juga tidak akan sungkan untuk mentertibkan para PKL meskipun sudah bertahun tahun membumi di Jalan Semeru.

“Tetap harus ditertibkan, karena mereka tidak membayar retribusi, hanya membuat kekumuhan, sehingga masyarakat atau pengguna jalan trotoar terdzolimi atau tidak merasa nyaman,” tambahnya.

Kedepan, lanjut Dedie, pemkot atau aparatur wilayah harus menyesuaikan dengan kebutuhan real kota. Dalam penataan kota itu, fungsi-fungsi ketiga hal tersebut harus dikelola bersama-sama termasuk partisipasi dari masyarakat. Kemudian, terkait PKL ketentraman dan ketertiban harus melibatkan RT/RW dan warga, serta sama halnya dengan kebersihan.

Baca:  Rikardo Hermes Batlolone Pimpin ISSI Kota Bogor

“Saya mengajak beberapa OPD dan SKPD terkait untuk bisa melihat langsung permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, bahwa seperti inilah pelaksanaan ketiga fungsi dilapangan seolah-olah di Kota Bogor itu tersentralisasi. Padahal, semestinya di desentralisasikan, dikembalikan atau ditambahkan fungsi aparatur di wilayah supaya bisa langsung ditanggapi operasionalnya,” tandasnya. (Heri).