LIPUTANBOGOR.COM – Di koridor Balai Kota Bogor, posisi Sekretaris Daerah sering kali dipandang sebagai muara dari segala persoalan administratif yang kaku dan teknokratis.
Namun, bagi Deni Mulyadi, jabatan tersebut adalah sebuah mandat moral untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir dari meja birokrasi harus mampu berdenyut hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, terutama bagi mereka yang sering kali luput dari radar kebijakan kota: para petani dan peternak muda.
Sebagai panglima tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor, Deni Mulyadi telah menempuh perjalanan karier yang panjang dan berjenjang. Ia bukan sekadar birokrat yang duduk di belakang tumpukan berkas, ia adalah figur yang memahami bahwa keberhasilan pembangunan sebuah kota satelit yang kompleks seperti Bogor hanya bisa dicapai melalui perpaduan antara ketegasan regulasi dan kepekaan sosial yang mendalam.
Keberpihakan pada Petani dan Peternak Milenial
Salah satu catatan krusial dalam perjalanan karier Deni Mulyadi adalah dukungannya terhadap Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI). Di tengah penyusutan lahan perkotaan, Deni melihat potensi besar pada semangat anak muda yang ingin terjun ke sektor agribisnis. Ia memahami bahwa tantangan terbesar bagi petani milenial adalah akses terhadap lahan produktif.
Ketua HPPMI Kota Bogor, Sion Toni Samosir, mengungkapkan bahwa saat Deni menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terjadi sebuah transformasi paradigma dalam pengelolaan aset daerah.
Deni tidak membiarkan lahan milik pemerintah kota menjadi lahan tidur yang tidak produktif, melainkan membukanya sebagai ruang pemberdayaan.
“Pak Deni Mulyadi adalah sosok yang sangat membantu kami di HPPMI. Beliau memahami bahwa ekonomi kerakyatan harus memiliki fondasi yang nyata. Salah satu dukungan besarnya adalah memfasilitasi pemanfaatan aset daerah sebagai lokasi niaga hewan ternak, seperti sapi dan domba kurban. Bagi kami, ini bukan sekadar izin tempat, tapi merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap regenerasi petani dan peternak di Bogor,” ujar Sion Toni Samosir, Kamis (22/1/2026).
Pendekatan Deni yang inklusif ini memberikan kepastian bagi para pelaku usaha muda untuk terus berinovasi. Di bawah arahannya, birokrasi aset yang semula dianggap sebagai “tembok tebal” kini menjadi jembatan bagi produktivitas masyarakat.
Rekam Jejak Lintas Sektor dan Benteng Akuntabilitas
Kematangan Deni Mulyadi sebagai pemimpin administratif dibentuk oleh pengalaman lintas sektor yang kaya. Saat memimpin Dinas Pendidikan, ia dikenal mampu menjaga stabilitas dunia pendidikan dan mendorong pemerataan kualitas infrastruktur sekolah.
Sementara di BPKAD, ia berhasil melakukan penataan aset daerah yang selama ini berserakan menjadi lebih tertib secara hukum dan bermanfaat secara ekonomi bagi rakyat.
Sebagai Sekretaris Daerah, prestasi Deni kini meluas pada cakupan makro yang menentukan arah masa depan kota:
Konsistensi Opini WTP: Di bawah supervisinya, Pemerintah Kota Bogor secara konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sebuah standar tertinggi dalam transparansi keuangan negara.
Akselerasi Digitalisasi (SPBE): Ia menjadi motor penggerak transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang terbukti efektif memangkas birokrasi dan menekan potensi maladministrasi.
Penyelamatan Aset Strategis: Melalui ketelitiannya, banyak aset daerah yang semula terbengkalai kini tersertifikasi dan terlindungi secara hukum untuk kepentingan publik.
Menjawab Kritik dengan Kerja Tanpa Waktu
Dalam dinamika pemerintahan, kritik adalah hal yang niscaya. Namun, bagi Deni Mulyadi, jawaban terbaik atas setiap skeptisisme bukan terletak pada perdebatan di ruang publik, melainkan pada deretan prestasi yang terukur.
Ia dikenal sebagai sosok birokrat yang bekerja tanpa mengenal waktu. Di saat sebagian besar aktivitas kota mulai mereda, lampu di ruang kerjanya sering kali masih menyala hingga larut malam, memastikan transisi kebijakan dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan tanpa celah.
Dedikasinya yang melampaui jam kerja formal ini menunjukkan bahwa jabatan baginya bukanlah sekadar posisi kekuasaan, melainkan bentuk pengabdian yang total. Ia memegang teguh prinsip bahwa seorang abdi negara tidak boleh pulang sebelum tugasnya benar-benar tuntas.
Sosok Orang Tua yang Mengayomi
Di balik ketegasannya sebagai pimpinan administratif, Deni Mulyadi adalah sosok “orang tua” bagi ribuan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Ia tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberikan teladan integritas dan kesabaran. Pendekatannya yang humanis menjadikan lingkungan kerja di Balai Kota terasa lebih harmonis dan suportif.
Bagi tokoh masyarakat seperti Sion Toni Samosir dan para pemuda di HPPMI, Deni adalah figur birokrat yang “membumi”—seorang pemimpin yang memiliki telinga untuk mendengar keluhan dan tangan yang sigap untuk menolong. Ia telah membuktikan bahwa birokrasi tidak harus berjarak dengan rakyat.
Kini, dengan rekam jejak yang solid, Deni Mulyadi berdiri sebagai pilar stabilitas di Kota Bogor. Ia telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang tetap berdiri paling akhir untuk memastikan tugas selesai, dan duduk paling depan untuk mendengarkan setiap aspirasi masyarakatnya dengan penuh empati.(*)
