Beranda Opini

Implementasi Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi Era Pemerintahan Indonesia Saat Ini

Oleh : Sovia Agustina

Riwayat Hidup

Nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Lahir di Basrah, 364 H (974 M). Beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 450 H (1058 M) di kota Baghdad pada usia 86 tahun. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh besar bermadzhab Syafi’i.

Beliau memiliki karya ilmiah yang meliputi beberapa bidang kajian dan bernilai tinggi yaitu al-Amtsal wa al-Hikam, Siyasah al-Maliki, al-Hawi al-Kabir, al-Adab ad-Dunya ad-Din, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, dll. Berkat keluasan ilmunya beliau dipercaya untuk menjadi qadhi (hakim) dibeberapa negara Islam.

Negara dan Aktivitas Ekonomi

Al-Mawardi berpendapat bahwa :
-Pelaksanaan Imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.
-Negara harus menyediakan insfrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum, “Jika hidup dikota menjadi tidak memungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum atau rusaknya tembok kota, maka negara bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan jika tidak memiliki dana negara harus menemukan jalan untuk memperolehnya.”

Baca:  Nisbah Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah

Implementasi Era Pemerintahan Indonesia Saat Ini
Dilihat dari pemaparan diatas, saat ini pemerintahan Indonesia tengah melakukan proyek-proyek besar dalam rangka pembangunan insfrastruktur untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pemerintah juga berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing. Diantara infrastruktur yang sudah maupun sedang dibangun yaitu:

Jalanan, jalan tol sepanjang 947 kilometer
Jembatan, jembatan sepanjang 39,8 kilometer dan jembatan gantung sebanyak 134 unit.
Kereta api, jalur kereta api sepanjang 754,6 km’sp
Bandar udara, 10 bandar udara baru (Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Marowali, Nmaniwel, Weru dan Koroway)
Pelabuhan, ada 19 pelabuhan baru dan 8 pelabuhan masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan

Baca:  Mahasiswa Harus Tahu Sejarah Kampus Perjuangan UIKA

Dll

Namun, pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari yang namanya biaya. Biaya yang dikeluarkan pun sangat besar bahkan anggaran negara tidak dapat menutupi kebutuhan akan biaya tersebut. Maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk melakukan pinjaman publik demi terealisasinya pembangunan infrastruktur.

Menurut Al-Mawardi, pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan publik. Namun demikian, tidak semua pembiayaan publik dapat dibiayai dengan dana pinjaman publik. Pinjaman publik hanya dibolehkan untuk membiayai kewajiban negara seperti gaji para tentara, pembangunan infrastruktur dan biaya pengadaan senjata atau yang bersifat mandatory functions.

Baca:  Kebijakan Ekonomi di Masa Abu Yusuf

Pinjaman publik diperkenankan jika sumber pendapatan suatu negara seperti pajak, tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran negara atau mengalami defisit. Perlu dicatat pula, pinjaman publik hanya dilakukan jika didukung oleh kondisi ekonomi yang ada dan yang akan datang serta tidak bertujuan konsumtif dan merupakan solusi terakhir yang dilakukan negara dalam menghadapi defisit anggaran.

Referensi :
Karim, Adiwarman Azwar,Haji. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
Kuwado, Fabian Januarius. 2018. 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur. www.kompas.com. Diakses pada 20 Oktober 2018.