Beranda News Nasional

IYNM Desak KPU dan Bawaslu RI Jaga Netralitas

LIPUTANBOGOR.COM- Indonesia Young National Movement (IYNM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia menjaga Netralitas.

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis Korlap, M Agam yang redaksi terima, Senin (18/3).

Berikut isi tuntutan IYNM :

1. Mendesak dan Meminta Bawaslu-RI untuk menjaga Netralitas dalam pemilu 2019.

2. Mendesak Bawaslu-RI segera meminta dan memanggil presiden Jokowi untuk melakukan konferensi pers guna mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara/ASN, dan TNI-POLRI untuk Netral dalam pemilu 2019.

3. Mendesak Bawaslu-RI memanggil Presiden Jokowi untuk segera melakukan Cuti dari tugas sebagai Presiden dalam pemilu 2019 untuk menjaga pesta demokrasi aman dan damai.

4. Mendesak Bawaslu-RI memanggil Pasangan Calon Presiden nomor urut 1 (satu) Jokowi untuk tidak menyampaikan berita Hoax didebat Capres dan atau pada saat melakukan kampanye dan kuker.

Baca:  Besok, Presiden Jokowi Akan Tinjau Lokasi Calon Pengganti Ibukota RI di Kalteng

5. Mendesak Bawaslu-RI untuk segera memanggil dan mendiskualifikasi calon Presiden nomor urut 1 (Satu) Jokowi karena di anggap sebagai sumber Hoax dan sumber kegaduhan karena selalu menyampaikan data Fiktif yg membohongi Rakyat Indonesia .

6. Mendesak Bawaslu-RI memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk melakukan konferensi pers untuk mengintruksikan kepada seluruh awak media TV, Cetak dan Online dalam penyampain berita Pemilu 2019 untuk menjaga Netralitas.

7. Mendesak Bawaslu-RI untuk mengeluarkan peraturan Keluar Rumah kepada WNA pada saat masa tenang kampanye dan pemilu berlangsung tanggal 17 April 2019.

Baca:  Forkopimda Kab Bogor Imbau Warga Tidak Berangkat ke MK saat PHPU

8. Mendesak Bawaslu-RI memanggil Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera memberikan data valid WNA kepada KPU-RI yang sudah mendapatkan E-KTP untuk dapat diverifikasi ulang.

Sementara itu, Ahmad M, Ketua IYNM dalam keterangan terpisah menyampaikan kepada Liputanbogor.com, Senin (18/3), berikut isi pernyataannya.

Saya selaku Ketua IYNM meminta kepada Bawaslu untuk melek terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut pemilu 2019 ini, dan jangan terlalu mengabaikan kritikan atau solusi yang diberikan oleh rakyat. Dari persoalan yang ada seharunya Bawaslu memanggil petahana karena di anggap sebagai sumber Hoax dan penyebar data fiktif.

Selain itu harusnya Bawaslu juga tegas terhadap persoalan cuti petahana, yang hanya menggunakan cuti sewaktu- waktu namun fasilitas negara melekat. disinilah bawaslu harus terus mengawal demi tercapainya Pemilu damai dan Aman.

Baca:  Buruh Migran Akan Masuk Program Kartu Prakerja dan Padat Karya Kemenaker

Walaupun hal mengenai cuti kampanye presiden sudah tertuang dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang Presiden yang mengikuti  kegiatan kampanye pemilu harus menjalani cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan.

Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, juga menyebutkan aturan yang kurang lebih sama dengan UU Pemilu. Presiden yang menjadi calon presiden pada pemilu selanjutnya wajib mengambil cuti untuk melaksanakan kampanye. (*)